Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menegaskan akan menerapkan sanksi pemberhentian bagi aparatur sipil negara yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila terbukti melakukan pelanggaran berat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap tata kelola unit dapur SPPG untuk memastikan semua prosedur operasi standar dijalankan secara konsisten.
Pemantauan diperketat mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses penyajian kepada penerima manfaat.
Kepala BGN RI, Sudaryono, memaparkan langkah penataan kembali sistem pengelolaan dapur layanan makanan di wilayah Jakarta melalui pernyataan tertulis pada Senin, 24 Agustus 2026.
Dia menegaskan bahwa aturan teknis dan SOP terkait rantai pasok serta mekanisme belanja sudah tersedia dan kini harus diterapkan dengan disiplin.
Tim BGN melakukan penelusuran setelah muncul laporan tentang praktik permainan harga pada pembelian bahan pokok di sejumlah dapur, termasuk informasi telur dibeli di atas harga pasar.
Hasil pemeriksaan menunjukkan pelanggaran operasional, antara lain pengelola SPPG yang tidak hadir di lokasi dapur serta ketidakpatuhan terhadap panduan teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.
Menurut Sudaryono, kelalaian dalam proses pengolahan dan penyimpanan bahan pangan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan serius bagi kelompok penerima manfaat.
Kesalahan prosedur, terutama soal penyimpanan bahan mentah, dapat meningkatkan risiko terjadinya kasus keracunan makanan massal.
Pihak BGN meminta publik untuk tidak menggeneralisasi temuan pelanggaran individual tersebut ke seluruh unit dapur layanan, karena banyak pengelola SPPG tetap bekerja secara profesional sesuai ketentuan teknis.
Pemerintah juga menemukan indikasi keterlibatan oknum pegawai SPPG dalam tindak penipuan dan aktivitas judi daring, sehingga investigasi mendalam akan dilakukan sebelum langkah penegakan disiplin diambil.
“Semua pelanggaran ini, kita lihat kadarnya, manakala itu memang melanggar hukum dan terbukti secara investigasi. Kita tidak segankan untuk kita copot dan kita berhentikan status ASN PPPK,” ujar Sudaryono.
Usulan pemberhentian tidak dengan hormat bagi ASN yang terbukti melanggar akan diajukan melalui Badan Kepegawaian Negara.
Keputusan terkait pemberhentian status kepegawaian ASN ini telah disampaikan secara terbuka pada Jumat, 21 Agustus 2026.







