Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan menerima dengan serius rekomendasi dari Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang menganjurkan penguatan mekanisme pemulihan bagi masyarakat terdampak masalah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rekomendasi tersebut mencakup usulan pembentukan unit pemulihan korban untuk menangani penanganan dampak pelaksanaan MBG secara lebih terstruktur.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan pernyataan itu di Jakarta, Kamis 10 September 2026.
Hidayati menilai inisiatif pembentukan unit pemulihan merupakan masukan konstruktif yang dapat digunakan BGN dalam upaya memperbaiki tata kelola program MBG dan memperkuat pemenuhan hak penerima manfaat.
Kerja sama antara BGN dan Kementerian HAM sudah dibakukan melalui Nota Kesepahaman Nomor 47/NK.07/10/2025 tentang Sinergitas Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional.
Nota kesepahaman yang ditandatangani pada 13 October 2025 memuat kesepakatan pertukaran data dan informasi, publikasi terkait pelaksanaan pemenuhan gizi nasional, serta pendampingan dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional.
BGN menyatakan rekomendasi mengenai mekanisme pemulihan korban akan dikaji lebih lanjut dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Pimpinan BGN kini tengah mengimplementasikan sejumlah langkah perbaikan tata kelola MBG, dan menegaskan bahwa evaluasi program dipandang sebagai proses esensial untuk peningkatan kualitas pelaksanaan.
Hidayati juga menambahkan bahwa dukungan serta masukan dari Kementerian HAM dan pemangku kepentingan lain akan menjadi bagian penting dalam proses perbaikan tersebut.







