Badan Gizi Nasional menyatakan menerima rekomendasi Menteri HAM Natalius Pigai yang menyerukan penguatan mekanisme pemulihan bagi masyarakat terdampak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan itu disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, 10 September 2026.
Hidayati menilai saran dari Menteri HAM merupakan masukan yang konstruktif untuk memperbaiki tata kelola MBG dan meningkatkan perlindungan hak penerima manfaat.
Menurutnya, rekomendasi tersebut selaras dengan upaya BGN dalam menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat yang menjadi peserta program MBG.
Kerja sama antara BGN dan Kementerian HAM didasari Nota Kesepahaman Nomor 47/NK.07/10/2025 yang ditandatangani pada Oktober 2025.
Isi nota kesepahaman mencakup pertukaran data dan informasi terkait pemenuhan gizi nasional sesuai standar HAM, serta pendampingan program dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hak asasi manusia.
Hidayati menekankan bahwa penguatan mekanisme pemulihan menjadi fokus utama untuk memastikan korban dampak pelaksanaan MBG memperoleh akses pemulihan yang layak.
Pimpinan BGN saat ini sedang melakukan serangkaian perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG sebagai bagian dari proses evaluasi internal.
Evaluasi tersebut diarahkan agar program berjalan lebih akuntabel serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat penerima manfaat.
BGN menyatakan akan menggunakan rekomendasi tersebut sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis.







