Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah administrasi terhadap 66 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar disiplin kerja.
Para pejabat tersebut diproses untuk pemberhentian tidak hormat dalam status ASN PPPK.
Keputusan ini muncul setelah pemeriksaan internal menemukan sejumlah pelanggaran disipliner dan beberapa kejadian keracunan berulang di beberapa dapur SPPG.
Kepala BGN, Sudaryono atau Mas Dar, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat 7 Agustus 2026.
Menurutnya, temuan itu menjadi dasar pengusulan pemberhentian bagi kepala dapur yang terbukti tidak memenuhi standar operasional dan keselamatan pangan.
Selain kasus yang sudah diproses, BGN masih menangani sekitar 60 perkara lain yang saat ini berada dalam tahap pembinaan internal.
Mayoritas kasus pembinaan berkaitan dengan konflik hubungan kerja antara kepala SPPG dengan mitra penyelenggara program.
BGN menegaskan setiap laporan akan diperiksa secara menyeluruh untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab, apakah kepala SPPG, mitra, atau pihak lain yang terlibat.
Penegakan disiplin ditegaskan bukan semata untuk menghukum, melainkan juga untuk melindungi mayoritas kepala SPPG, mitra, dan relawan yang bekerja sesuai standar.
Instansi itu menyatakan akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh SPPG di Indonesia.
Pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keamanan pangan untuk menjaga kualitas layanan dan keselamatan penerima manfaat.







