Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan standar operasi dapur untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan program 2027.
Langkah teknis ini dibuat untuk menunjang pelaksanaan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan kepada 72.464.886 penerima manfaat.
Untuk mendukung pengawasan mutu pangan, BGN mengalokasikan anggaran kegiatan non-MBG senilai Rp373,3 miliar.
Rencana anggaran tersebut dipaparkan pada rapat bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat yang berlangsung pada Kamis, 3 September 2026.
Kepala BGN, Sudaryono, menekankan perlunya peningkatan kompetensi bagi seluruh petugas yang menangani makanan di lapangan.
Penerima manfaat program meliputi 60.599.777 peserta didik serta 11.865.109 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“BGN membangun bukan hanya program pemberian makanan, tetapi ekosistem pemenuhan gizi nasional,” ujar Sudaryono.
Selain alokasi untuk penyajian makanan, dana non-MBG diarahkan untuk pengembangan sistem informasi serta kegiatan promosi dan edukasi gizi.
Penguatan rantai pasok bahan pangan berkualitas juga menjadi fokus agar distribusi ke seluruh wilayah berjalan lancar.
BGN memperluas kemitraan dan upaya pemberdayaan masyarakat untuk memperketat pengawasan mutu secara berkala.
Tata kelola kelembagaan mendapat perhatian untuk memastikan pelaksanaan program pemenuhan gizi berlangsung efektif dan konsisten.
Penerapan standar operasional prosedur yang ketat dan penganggaran berkelanjutan ditetapkan sebagai prioritas demi optimalisasi layanan hingga 2027.
BGN menyatakan komitmen penuh untuk menjalankan program pemenuhan gizi nasional secara terintegrasi dan akuntabel.







