Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kajian untuk memasukkan kantin sekolah sebagai salah satu mekanisme pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan itu disampaikan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.
Agustina mengatakan rencana kajian pelibatan kantin memperoleh persetujuan dari Kepala Negara untuk ditelaah lebih jauh.
Upaya mencari opsi alternatif ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tahun 2025 sebagai acuan kebijakan pelaksanaan MBG.
Menurut ketentuan dalam Perpres tersebut, pelaksanaan saat ini dirancang melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai skema utama.
Namun dalam pertemuan, Presiden memberi ruang agar opsi lain dieksplorasi sehingga SPPG tidak menjadi satu-satunya jalur pelaksanaan MBG.
Kepala Negara juga meminta kajian mendalam mengenai daftar penerima manfaat untuk meningkatkan efisiensi program.
Presiden menekankan agar mereka yang tidak lagi memenuhi kriteria tidak terus menerima bantuan, sementara prioritas diberikan pada desil terbawah, daerah tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
Selain itu, Presiden meminta evaluasi terhadap anggaran per porsi MBG yang dipatok sebesar Rp15.000, termasuk kajian apakah angka tersebut sudah mencukupi atau perlu disesuaikan.
Agustina menyampaikan keterangan ini kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.







