BGN RI mempercepat pengoperasian sekitar 1.700 dapur SPPG untuk memperluas capaian Program Makan Bergizi Gratis ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Langkah ini dimaksudkan agar intervensi gizi segera sampai pada daerah yang membutuhkan penanganan lebih mendesak.
Pemilihan lokasi dilakukan melalui pendekatan berbasis data yang memetakan kebutuhan gizi dan tingkat prevalensi stunting di berbagai wilayah.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa pemetaan tersebut menjadi dasar penentuan prioritas, dikutip Senin, 10 Agustus 2026.
Provinsi dan daerah yang menjadi fokus antara lain Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Nias, serta wilayah lain yang jauh dari pusat layanan publik.
Menurut Sudaryono, daerah-daerah tersebut masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi sehingga memerlukan perhatian khusus.
Salah satu dampak strategi percepatan adalah pengurangan waktu pembangunan SPPG; dari target sebelumnya sekitar satu bulan menjadi sekitar satu pekan untuk dapur yang sudah siap.
Percepatan itu ditujukan agar penyaluran MBG dapat segera menjangkau kelompok penerima manfaat di lokasi prioritas.
Upaya percepatan pelaksanaan MBG juga mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, agar pelaksanaan berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi antar lembaga.
Dalam proses pemetaan, BGN mengoverlay data dari Kementerian Kesehatan dengan data lokasi dapur SPPG yang telah dinyatakan siap beroperasi.
Tujuannya untuk menghindari pembangunan atau pengoperasian dapur secara seragam tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan tiap wilayah.
Hasil pemetaan awal menunjukkan sekitar 1.700 dapur gizi yang dinilai siap di wilayah berisiko stunting tinggi dan akan diproses secara bertahap.
BGN berencana mengumumkan daftar dapur yang telah memenuhi kesiapan operasional mulai minggu depan.
Kesiapan operasional tersebut tetap harus sesuai standar operasional, ketentuan keamanan pangan, kebutuhan gizi, serta kesiapan layanan di masing-masing wilayah.
Di tengah percepatan pembukaan SPPG, BGN mengingatkan masyarakat dan calon penyelenggara agar tidak mempercayai calo yang menawarkan jasa mempercepat proses pembukaan dapur MBG.
Semua proses pengajuan dan pembukaan SPPG wajib dilaksanakan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan oleh lembaga.
Sudaryono menegaskan bahwa tidak ada pihak yang berwenang menjanjikan pembukaan SPPG di luar prosedur resmi.
Selain itu, kepala SPPG berstatus penyelenggara negara dan dilarang melakukan berbagai bentuk pungutan dalam pelaksanaan program.







