Badan Gizi Nasional membuka tiga jalur pengaduan berbasis PO Box sebagai upaya memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Semua laporan yang masuk akan berada di bawah pengawasan langsung Kepala BGN agar dugaan pelanggaran dan hambatan operasional dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan mekanisme baru ini memberi kesempatan kepada pegawai, mitra, dan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau temuan secara langsung kepada lembaga.
Menurut Sudaryono, langkah tersebut diharapkan meningkatkan keterbukaan serta memperbaiki tata kelola penyelenggaraan MBG di lapangan.
Sementara itu, Mas Dar menjelaskan sistem pengaduan dirancang supaya setiap laporan dapat diverifikasi dan diproses dalam tempo singkat.
Mas Dar menekankan bahwa pengawasan Program MBG tidak cukup jika hanya mengandalkan mekanisme internal; partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan diperlukan.
“Kami ingin mendapatkan lebih banyak masukan dan pengaduan dari berbagai pihak. Mungkin ada yang ingin menyampaikan laporan tetapi tidak ingin identitasnya diketahui,” ujar Mas Dar dalam konferensi pers, Jumat 7 Agustus 2026.
Untuk itu, BGN menetapkan tiga alamat PO Box dengan sasaran berbeda.
PO Box 2045 dialokasikan bagi pegawai dan unsur internal BGN, termasuk Kepala SPPG, pengawas, akuntan, serta personel dapur MBG.
PO Box 1708 diperuntukkan bagi mitra dan yayasan penyelenggara yang ingin melaporkan masalah operasional atau perselisihan dalam pelaksanaan program.
Sedangkan PO Box 45000 dibuka khusus untuk masyarakat yang menemukan permasalahan di lapangan dan ingin melapor secara langsung.
Mas Dar memastikan seluruh aduan akan ditangani langsung oleh Kepala BGN melalui proses verifikasi dan investigasi.
Jika diperlukan, kasus juga akan difasilitasi lewat mediasi agar penyelesaian tidak mengganggu pelayanan kepada penerima manfaat.
“PO Box ini saya kelola langsung sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Setiap laporan akan kami investigasi,” kata Mas Dar, seraya menambahkan bahwa mediasi akan ditempuh bila terjadi sengketa antarpihak.
Pembukaan tiga jalur pengaduan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas Program MBG.
Evaluasi yang berbasis laporan masyarakat diharapkan mempercepat penanganan masalah dan meningkatkan mutu layanan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).







