Di bawah kepemimpinan Sudaryono, Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tujuan perubahan ini adalah meningkatkan efektivitas, percepatan pelaksanaan, dan transparansi program.
Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar persoalan di lingkungan BGN ditangani dengan pendekatan yang masuk akal.
Sudaryono mengutip pesan tersebut saat berbicara di kantor BGN pada Rabu, 22 Juli 2026: “You have to run into the problem. Caranya bagaimana? Caranya adalah love your people and use your common sense.”
Salah satu langkah utama adalah memperkuat pengawasan penyelenggaraan MBG di daerah.
Pejabat eselon I dan II BGN akan diberi wilayah tanggung jawab sehingga pengawasan dapat mencapai tingkat provinsi dan kabupaten.
Pengaturan tersebut dibuat karena dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebar di berbagai daerah, bukan di kantor pusat.
Bukan hanya menjalankan fungsi struktural, pejabat BGN kini juga memegang tanggung jawab kewilayahan sesuai pembagian wilayah.
Untuk meningkatkan pengawasan operasional, BGN menyiapkan integrasi sistem pengawasan berbasis CCTV di semua dapur MBG.
Sistem itu dirancang agar pusat pengawasan, serta koordinator kecamatan sampai provinsi, dapat memantau kegiatan SPPG secara langsung.
Selain kamera, setiap dapur diwajibkan menerapkan pencatatan digital atau logbook untuk merekam alur makanan dari penerimaan bahan baku hingga penyaluran ke sekolah.
Aspek keamanan pangan menjadi prioritas dalam pembenahan tersebut.
BGN menetapkan ketentuan waktu konsumsi makanan maksimal empat jam sejak dimasak sebagai standar baru.
Setiap ompreng harus diberi penanda waktu konsumsi, dan makanan yang melewati batas waktu tersebut tidak boleh diberikan kepada penerima manfaat.
Penyusunan ulang daftar penerima MBG juga dilakukan untuk menyasar kelompok prioritas yang lebih tepat.
Evaluasi menyasar terutama sekolah swasta dengan kemampuan ekonomi relatif lebih baik, termasuk beberapa sekolah yang menyatakan tidak lagi membutuhkan program MBG.
Komunikasi terkait penataan penerima manfaat telah dilakukan bersama pihak sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa sebelum kebijakan diterapkan.
BGN memberikan batas waktu kepada dapur-dapur SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk memenuhi persyaratan.
Dapur yang tidak memperoleh SLHS sampai tenggat 10 Agustus 2026 akan ditutup secara permanen.
Sudaryono menegaskan bahwa SLHS bukan sekadar administrasi; kepatuhan terhadap SLHS adalah syarat mutlak untuk terus beroperasi.
Untuk meningkatkan transparansi, BGN mengembangkan sistem digital yang memungkinkan orang tua memantau pelaksanaan MBG di sekolah anaknya.
Sistem tersebut akan menampilkan menu MBG, kandungan gizi, dapur SPPG yang memproduksi makanan, serta identitas kepala SPPG.
Akses informasi akan terlindungi melalui mekanisme verifikasi; orang tua dapat masuk menggunakan NIK anak untuk melihat data terkait pelaksanaan MBG di sekolah masing-masing.
Secara keseluruhan, perubahan ini dimaksudkan menggeser pola pengawasan MBG menuju mekanisme yang lebih terukur, terdokumentasi, dan dapat dipantau oleh berbagai pihak berkepentingan.







