Otoritas pemerintah meyakini lonjakan inflasi beras dapat dihindari meski fenomena El Nino mulai dirasakan sejak Juli 2026.
Dukungan utama datang dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah dikucurkan sebesar 1,65 juta ton hingga 21 Agustus.
Stok beras yang dikuasai Bulog tercatat mencapai 5,17 juta ton per 21 Agustus, sehingga pemerintah menilai kesiapan tahun ini lebih baik dibandingkan 2023 dan 2024.
Volume tersebut meningkat 291,66 persen dibandingkan stok CBP pada Agustus 2023 yang tercatat 1,32 juta ton.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyatakan pemerintah memiliki dua instrumen utama untuk meredam tekanan harga beras.
Instrumen pertama adalah penyaluran beras melalui operasi pasar murah atau SPHP, yang menurut Ketut harus dijalankan cepat dan masif terutama di pasar-pasar tradisional.
Instrumen kedua adalah program bantuan pangan beras yang diberikan selama tiga bulan, yang juga dipercayakan kepada Bulog sebagai pelaksana.
Ketut menegaskan bahwa jika kedua langkah tersebut diimplementasikan tepat waktu, Indeks Perkembangan Harga diperkirakan tetap terkendali.
Hingga 21 Agustus 2026, total kucuran CBP mencapai 1,65 juta ton, naik 20,43 persen dibandingkan kucuran CBP Januari–Agustus 2023 sebesar 1,37 juta ton.
Rinciannya, realisasi penjualan beras SPHP pada Januari–Februari mencapai 221,05 ribu ton.
Sementara realisasi SPHP untuk periode Maret–Agustus mencapai 678,12 ribu ton.
Bantuan pangan tahap pertama yang telah disalurkan mencapai 662,86 ribu ton.
Bantuan pangan tahap kedua yang mulai berjalan tercatat 32,25 ribu ton.
Penyaluran untuk kebutuhan bencana dan keadaan darurat mencapai 11,39 ribu ton.
Pengeluaran untuk penyaluran melalui golongan anggaran tercatat sebesar 53,68 ribu ton.
Ketut juga menjelaskan pemerintah akan mengganti seluruh biaya distribusi beras SPHP oleh Bulog, termasuk biaya transportasi lewat kereta, kendaraan umum, feri, kontainer, atau pesawat.
Ia menambahkan bahwa selama kondisi keamanan memungkinkan, tidak ada alasan untuk menunda intervensi karena pemerintah menguasai stok beras dalam jumlah besar dan dapat segera melakukan distribusi di seluruh wilayah Indonesia.
Secara terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengingatkan bahwa pengalaman menghadapi El Nino sebelumnya menjadi modal penting untuk menghadapi situasi pada 2026.
Amran merujuk pada El Nino 2016 sebagai contoh ketahanan yang pernah dicapai, dan menilai persiapan pada 2023 dan 2024 belum optimal sehingga sempat memaksa impor beras hingga tujuh juta ton.
Komentar Ketut disampaikan pada Sabtu 22 Agustus 2026, dengan data persediaan dan kucuran yang dirangkum hingga 21 Agustus 2026.







