Dewi, dari KPA, mengingatkan bahwa insiden di Seruyan ini adalah salah satu contoh terbaru dari kerusuhan yang sering terjadi dalam operasi perusahaan perkebunan, yang sering kali memicu konflik agraria dan korban jiwa.
KPA mencatat bahwa selama periode 2015-2022 dan masa pemerintahan Presiden Jokowi, ada setidaknya 2.710 konflik agraria yang terjadi. Perusahaan perkebunan dan perpanjangan HGU selalu menjadi penyebab utama konflik agraria, dengan jumlah konflik mencapai 1023.
KPA menekankan bahwa nyawa manusia dan hak konstitusional warga atas tanah serta wilayah hidup mereka adalah hal yang sangat berharga. Mereka menyoroti fakta bahwa investasi seringkali diberikan prioritas dibandingkan penyelesaian konflik dan reforma agraria untuk petani dan masyarakat adat, yang pada akhirnya menyebabkan aparat menggunakan kekerasan terhadap masyarakat yang berjuang untuk hak atas tanah mereka.
