JENGGALA.ID – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah menyerukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran untuk bertanggung jawab atas kerusuhan yang berujung pada korban jiwa selama bentrokan antara warga di Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah, dan aparat di wilayah PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) 1 pada Sabtu (7/10).
Menurut KPA, Kapolri harus memikul tanggung jawab penuh atas korban warga yang jatuh selama insiden tersebut. Mereka juga menuntut agar Polri melakukan evaluasi terhadap prosedur penanganan konflik agraria di berbagai wilayah yang telah menyebabkan korban jiwa. Selain itu, Kapolri diharapkan untuk mencopot pejabat kepolisian seperti Kapolsek, Kapolres, atau Kapolda yang terlibat dalam kekerasan penanganan konflik agraria.
KPA juga menginginkan gubernur Kalimantan Tengah untuk bertanggung jawab dengan membentuk tim penyelesaian konflik agraria yang melibatkan masyarakat setempat, organisasi masyarakat, dan pemuka agama. Mereka menekankan bahwa gubernur harus bertanggung jawab atas konflik agraria yang berujung pada korban jiwa.
Selain itu, KPA mendesak Kapolres Seruyan untuk segera membebaskan warga yang masih ditahan atas kriminalisasi saat mereka melakukan aksi damai untuk menuntut hak atas tanah mereka dari PT. HMBP I.
Kapolda Kalimantan Tengah juga diminta untuk segera menarik mundur aparat kepolisian dari wilayah konflik dan mengusut tuntas tindakan brutalitas yang dilakukan oleh aparat dalam penanganan konflik agraria di Seruyan.
KPAmenyerukan Ketua Komnas HAM bersama Komnas Perempuan untuk segera melakukan investigasi terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT. HBMP dan aparat keamanan dalam penanganan konflik agraria di Seruyan.
Selanjutnya, Menteri ATR/BPN diharapkan untuk bertanggung jawab dengan memenuhi hak rakyat Seruyan atas tanah mereka. Mereka juga menuntut evaluasi serta pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) PT HBMP I dan PT HBMP II, serta seluruh HGU perusahaan perkebunan yang telah menyebabkan konflik agraria dan perampasan tanah masyarakat.
KPA juga meminta Presiden Joko Widodo untuk memastikan bahwa seluruh menteri terkait mengevaluasi sistem dan kebijakan perkebunan inti-plasma yang dianggap tidak adil dan korup, serta memasukkan desa-desa dan kampung-kampung ke dalam konsesi HGU perusahaan perkebunan. Mereka mendesak Presiden untuk menjalankan reforma agraria sejati di wilayah-wilayah yang telah lama diklaim secara ilegal oleh perusahaan perkebunan swasta maupun negara.
Dewi, dari KPA, mengingatkan bahwa insiden di Seruyan ini adalah salah satu contoh terbaru dari kerusuhan yang sering terjadi dalam operasi perusahaan perkebunan, yang sering kali memicu konflik agraria dan korban jiwa.
KPA mencatat bahwa selama periode 2015-2022 dan masa pemerintahan Presiden Jokowi, ada setidaknya 2.710 konflik agraria yang terjadi. Perusahaan perkebunan dan perpanjangan HGU selalu menjadi penyebab utama konflik agraria, dengan jumlah konflik mencapai 1023.
KPA menekankan bahwa nyawa manusia dan hak konstitusional warga atas tanah serta wilayah hidup mereka adalah hal yang sangat berharga. Mereka menyoroti fakta bahwa investasi seringkali diberikan prioritas dibandingkan penyelesaian konflik dan reforma agraria untuk petani dan masyarakat adat, yang pada akhirnya menyebabkan aparat menggunakan kekerasan terhadap masyarakat yang berjuang untuk hak atas tanah mereka.







