Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Benhur Tomi Mano, menilai kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan di Kota Jayapura sebagai momen penting untuk memperkuat kapasitas kader di wilayah Tanah Papua.
Kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian bimtek yang diadakan di berbagai wilayah Indonesia dengan penyelenggaraan untuk Papua Raya dipusatkan di Jayapura.
Bimtek gelombang keenam dilaksanakan di Grand Asmat Hotel, Kota Jayapura, Jumat (3/7/2026).
Peserta acara terdiri dari anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan serta pengurus DPD dan DPC dari enam provinsi di Papua Raya.
Enam provinsi tersebut meliputi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
Selain itu, kegiatan juga diikuti oleh anggota DPR Papua, wakil rakyat di DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan.
Acara pembukaan dilakukan oleh Ganjar Pranowo.
Sejumlah pengurus dan tokoh partai hadir dalam agenda ini, antara lain Komarudin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Andreas Hugo Pareira, dan Mercy Chriesty Barends.
Benhur Tomi Mano menyatakan DPD PDI Perjuangan Papua berperan aktif memastikan seluruh peserta dapat hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan secara optimal.
Ia menuturkan dukungan logistik dan organisatoris disiapkan agar partisipasi kader dari seluruh wilayah dapat maksimal.
Menurutnya, fokus bimtek bukan hanya pada penguatan disiplin organisasi tetapi juga peningkatan kompetensi politik kader dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Benhur mengingatkan bahwa mempertahankan eksistensi partai memerlukan upaya berkelanjutan sehingga kader harus selalu berada di tengah masyarakat.
Ia menekankan pentingnya soliditas seluruh struktur partai mulai dari DPD, DPC, PAC, ranting hingga anak ranting dalam menghadapi Pemilu 2029.
Menurut Benhur, konsolidasi di semua tingkatan harus diperkuat menjelang kontestasi tersebut.
Selain fungsi organisasi, PDI Perjuangan disebut memiliki posisi sebagai partai penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Benhur menegaskan partainya tidak semata menempati posisi oposisi, melainkan juga mengawal kebijakan publik agar berpihak kepada rakyat.
Untuk tujuan itu, komunikasi antara DPD dengan fraksi-fraksi PDI Perjuangan di DPR Papua dan DPRD kabupaten/kota terus dijalankan guna memastikan APBD berpihak kepada masyarakat.
Apabila masih ditemukan kebijakan yang belum berpihak, Benhur menyatakan partainya akan memberikan masukan dan solusi berdasarkan kondisi wilayah dan keadaan ekonomi.







