Kementerian Sosial menangguhkan penyaluran bantuan sosial kepada 15.222 penerima di Kota Bekasi setelah menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengindikasikan keterlibatan dalam judi online.
Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, menyampaikan langkah tersebut pada Jumat, 11 September 2026.
Ia mengatakan pembekuan ini dimaksudkan untuk menjamin ketepatan sasaran penyaluran dan mencegah pemanfaatan bansos di luar ketentuan.
Pembekuan bersifat sementara sehingga penerima yang terblokir berkesempatan mengajukan kembali agar bantuan dapat diaktifkan.
Prosedur pengajuan ulang meliputi kunjungan ke kantor kelurahan sesuai domisili, verifikasi data, serta pembuatan surat pernyataan sebelum permohonan diproses.
Robert juga menyoroti kemungkinan beberapa kasus terjadi akibat pemakaian oleh anggota keluarga, misalnya anak atau keponakan, untuk permainan yang diduga judol.
Ia meminta warga yang tidak terlibat untuk mengurus reaktivasi bansos, namun menegaskan bahwa bila pemanfaatan untuk judi online terbukti, praktik tersebut harus dihentikan.







