JENGGALA.ID – BANDUNG. Tingginya upah kerja picu rencana kepindahan belasan pabrik garmen di Jawa Barat. Setidaknya, sebanyak 14 pabrik garmen berencana akan memindahkan lokasi pabriknya ke Jawa Tengah dengan alasan UMK yang lebih rendah.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi.
Para pemilik garmen sebelumnya telah memberikan surat penangguhan UMK kepada kementerian ketenagakerjaan terkait persoalan upah kerja.
“Dari 14 (pabrik) ini rinciannya 10 pabrik di Kabupaten Bogor dan 4 pabrik di Purwakarta. Para pengusaha di wilayah itu pun sudah melaporkan situasi ini ke Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Rachmat, dilansir Kompas, Selasa (7/2/2023).
“Ini banyak pabrik padat karya seperti garmen. Semuanya ada kaitan dengan persoalan upah, jadi mungkin mereka sudah tidak sanggup lagi sehingga mau pindah,” tutur Rachmat.
14 pabrik tersebut, kata Rachmat, sudah mengajukan permohonan penangguhan upah di bawah UMK kepada Kemenaker. Namun, terbentur regulasi yang tetap mewajibkan perusahaan membayar upah sesuai UMK 2023.
“Jadi dengan upah sekitar Rp 4,5 juta, kemungkinan mereka tidak sanggup untuk membayar gaji pekerjanya. Sehingga mereka meminta ke pusat, ke kementerian yah, karena kalau ke provinsi tidak ada kewenangannya untuk pindah pabrik dari Jawa Barat,” katanya.
Salah satu opsi yang coba ditawarkan Pemprov Jabar, kata Rachmat, yaitu menawarkan pabrik mereka untuk pindah ke kawasan Pantai Utara Jabar seperti di Indramayu, Cirebon hingga Majalengka.
Sebab, kawasan tersebut diproyeksikan sebagai area industri dengan harga UMK yang relatif lebih rendah.
“Jadi kita dorong mereka mulai beralih atau pindah ke wilayah yang sedang dipersiapkan yaitu Kawasan Rebana. Sehingga mungkin produksi di wilayah Rebana akan lebih murah ke depan,” tuturnya.
Ia mengakui UMK Jabar memang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Namun, ia menilai Jabar punya kualitas SDM di bidang industri yang sangat baik.
“Jadi walaupun Jawa Tengah sedang jor-joran membangun kawasan industri, kita tetap berharap mempunyai SDM yang lebih bagus bisa lebih eksis lagi. Bagi kabupaten kota yang sekarang UMK-nya tinggi, kita dorong beberapa hal seperti beralih dari padat karya ke padat modal. Itu upaya kita khusus untuk UMK tinggi, karena tidak mungkin juga diturunkan upahnya,” jelasnya.
Sekedar diketahui, sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar No 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang UMK Jabar 2023, UMK di Kabupaten Bogor yaitu sebesar Rp 4.520.212,25 dan Kabupaten Purwakarta Rp 4.464.675,02. Penetapan UMK Jabar 2023 dilakukan dengan mengacu kepada Permenaker No 18 Tahun 2022.
UMK di Kabupaten Bogor naik sekitar Rp 303.006 dari UMK 2022 Rp 4.217.206 atau sebesar 7,18%. Sementara Purwakarta naik Rp 291.106 dari UMK 2022 Rp 4.173.569 atau 6.97%.***







