Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mempercepat program renovasi rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Senin 20 Juli 2026 malam.
Program perbaikan rumah itu merupakan tindak lanjut dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dibangun tidak hanya sebagai layanan pendidikan, tetapi juga sebagai pintu masuk bagi berbagai intervensi sosial dan pemberdayaan keluarga.
Salah satu bentuk intervensi tersebut adalah bantuan renovasi rumah untuk orang tua peserta didik guna meningkatkan kualitas hunian keluarga penerima manfaat.
Pemerintah menargetkan perbaikan 10 ribu rumah orang tua siswa Sekolah Rakyat pada tahun ini.
Dari sekitar 2 ribu rumah yang telah melalui proses verifikasi, tercatat 911 rumah memenuhi persyaratan untuk mendapat bantuan.
Gus Ipul menyebut ada dua kendala utama yang menghambat pelaksanaan program.
Kendala pertama berkaitan dengan status kepemilikan tanah yang belum jelas di sejumlah kasus calon penerima manfaat.
Kendala kedua muncul dari persyaratan jumlah penerima manfaat minimal per desa, sehingga bantuan menjadi tersebar dan tidak memenuhi ambang yang ditetapkan.
Untuk mengatasi masalah kepemilikan tanah, Kemensos mengusulkan agar bukti kepemilikan dapat menggunakan surat keterangan dari RT, RW, atau kelurahan setempat.
Selain itu, Kemensos mengajukan penyesuaian syarat jumlah penerima manfaat per desa agar penjangkauan Sekolah Rakyat tidak terhambat oleh aturan kuantitatif.
Sekolah Rakyat menerapkan pendekatan penjangkauan tanpa tes akademik sehingga menyasar keluarga dari desil paling bawah yang seringkali membutuhkan dukungan dasar seperti perbaikan rumah.
Menanggapi usulan tersebut, Maruarar Sirait menyatakan dukungan terhadap percepatan pelaksanaan renovasi rumah dan berkomitmen menindaklanjuti masukan dari Kemensos.
Kedua kementerian sepakat memperkuat koordinasi untuk mempercepat proses verifikasi dan pelaksanaan sehingga bantuan dapat tersalur tepat sasaran.
Mereka menegaskan Sekolah Rakyat sebagai program unggulan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan menuntut sinergi lintas kementerian agar target 10 ribu rumah dapat terealisasi.







