Selain itu, Firli juga menyatakan bahwa pihak KPK mengetahui adanya oknum TNI dalam operasi tangkap tangan tersebut, sehingga KPK segera berkoordinasi dengan POM TNI untuk menggelar perkaranya.
Firli Bahuri menegaskan bahwa KPK telah melibatkan POM TNI sejak awal, mulai dari gelar perkara hingga penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait dalam kasus Basarnas.
Baca juga : Sejumlah Fakta Kasus Dugaan Korupsi Yana Mulyana
“KPK telah melibatkan POM TNI sejak awal, untuk mengikuti gelar perkara sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait (kasus Basarnas),” kata Firli.
Selaku pucuk pimpinan, Firli menyatakan kesiapannya untuk bertanggungjawab atas seluruh proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh seluruh insan KPK, serta berbagai upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi.
