Anggota DPRD DKI Jakarta Bebizie Sri Mulyati diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sehubungan dengan kegiatan bernyanyinya di Kalimantan Timur pada 2017–2018.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis 13 Agustus 2026.
Bebizie mengatakan pemanggilan dilakukan untuk membantu pemeriksaan dan menyingkap hubungan antara penampilannya dengan pihak yang mengundang.
Ia menjelaskan bahwa pada periode tersebut beberapa kali diundang oleh sebuah perusahaan untuk mengisi acara di wilayah Kalimantan Timur.
Penyidik turut menanyakan bukti transaksi pembayaran atas jasa penampilannya, menurut keterangan Bebizie.
Politikus itu menegaskan semua keterlibatan terkait pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam kapasitas profesional sebagai penyanyi.
Selama pemeriksaan, Bebizie menerima sekitar 29 pertanyaan yang berfokus pada kontrak dan kegiatan menyanyi di Kaltim pada 2017–2018.
Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut pemeriksaan Bebizie digelar bersamaan dengan dua saksi lain pada hari yang sama.
Kedua saksi tersebut adalah Noval Elfarveisa, yang berprofesi sebagai advokat, dan Agus Mujianto, yang tercatat sebagai Staf Keuangan dan General Administrasi PT Alam Jaya Pratama.
Pemeriksaan itu bagian dari pengembangan dugaan tindak pidana korupsi terkait gratifikasi per metric ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk tersangka berinisial RW.
KPK belum mengurai secara rinci materi masing-masing pemeriksaan, namun tujuan utama adalah mendalami dugaan gratifikasi yang terkait aktivitas pertambangan batu bara di Kukar.
Kasus ini merupakan lanjutan dari penyidikan terhadap mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
Dalam pengembangan perkara, KPK telah menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti.
Sebelumnya, Rita Widyasari beserta mantan tim suksesnya, Khairudin, sudah divonis bersalah dalam perkara suap dan gratifikasi.
Keduanya juga telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengembangan kasus tersebut.
Penyidik menduga Rita menerima gratifikasi dari sektor pertambangan batu bara dengan nilai sekitar US$5 per metrik ton.
Dalam penyidikan TPPU, tim penyidik telah menyita puluhan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.







