Tim hukum Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan mendampingi Prof. Ing Mokoginta saat mengunjungi Gedung Bareskrim Polri pada Kamis (9/7/2026).
Kedatangan mereka ditujukan untuk meminta kejelasan atas penanganan perkara dugaan mafia tanah yang telah dilaporkan sejak 2017.
Perwakilan BBHAR, Wiradarma Harefa, menyatakan langkah pendampingan ini merupakan upaya memastikan kepastian hukum bagi klien mereka.
Dalam pertemuan dengan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim, tim mengusung dua agenda pokok.
Agenda pertama adalah meminta penjelasan tentang progres perkara yang telah berjalan bertahun-tahun.
Agenda kedua adalah berkonsultasi untuk mematangkan dasar hukum pembuatan Laporan Polisi (LP) baru terhadap pihak-pihak yang masih menguasai lahan.
BBHAR mempertimbangkan laporan baru karena pihak yang menempati lahan dinilai tidak lagi memiliki dasar hukum yang sah.
Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sebelumnya diklaim oleh pihak tersebut pernah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado Nomor 40/G/2017/PTUN.MDO dan putusan itu berkekuatan hukum tetap.
Tindak lanjut putusan tersebut tercatat dilakukan oleh BPN Kota Kotamobagu dan Kantor Wilayah BPN Sulawesi Utara dengan pencabutan SHM terkait.
Menurut Wiradarma, karena dasar hukum penguasaan lahan telah dicabut, tim BBHAR sedang merumuskan langkah pelaporan selanjutnya.
Kasus ini awalnya ditangani di Polda Sulawesi Utara melalui empat laporan pidana sebelum kemudian disatukan dan dirujuk ke Bareskrim Polri.
Saat proses di tingkat daerah, penyidik mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Kejaksaan Tinggi Sulut menerbitkan dokumen P-16 yang sempat memuat nama-nama sebagai tersangka.
Setelah penanganan berpindah ke Bareskrim, BBHAR mencatat adanya perubahan status yang menyisakan dua orang tersangka tanpa melalui mekanisme praperadilan.
Perubahan tersebut menjadi salah satu poin yang dikonsultasikan BBHAR kepada penyidik agar mendapat penjelasan resmi.
BBHAR menegaskan pengawalan kasus tidak hanya pada ranah kepolisian.
Sebagai langkah lanjutan, tim merencanakan pengiriman surat resmi kepada Komisi III DPR RI untuk mengajukan permohonan audiensi terkait perkara ini.







