Intervensi kekuasaan terhadap persoalan internal partai politik berujung pada konsekuensi serius bagi hak sipil dan demokrasi.
Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996, yang dikenal sebagai Kudatuli, menjadi contoh pahit dari dampak tersebut.
Hampir tiga dekade setelah kejadian, pengusutan untuk menghadirkan keadilan masih mandek dan misteri di baliknya nyaris tak terungkap.
Pada masa Orde Baru, rezim Soeharto memanfaatkan konflik internal Partai Demokrasi Indonesia antara kubu Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi untuk melemahkan suara oposisi.
Hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat dampak tragis peristiwa itu: 5 orang meninggal dunia, 149 orang luka-luka, dan 23 orang dinyatakan hilang.
Komnas HAM juga menyimpulkan adanya enam bentuk pelanggaran HAM, yang antara lain meliputi pembungkaman asas kebebasan berkumpul dan berserikat, pelanggaran hak atas rasa aman, perlakuan keji dan tidak manusiawi, ancaman terhadap jiwa manusia, hingga perusakan harta benda.
Sampai saat ini, Komnas HAM dan pemerintah belum mengategorikan Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat.
Akibatnya, para aktor intelektual yang diduga berada di balik penyerbuan dan kekerasan tersebut diduga masih bebas dan belum diadili secara formal.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai bahwa peristiwa Kudatuli seharusnya dimasukkan ke dalam kategori pelanggaran HAM berat masa lalu.
“Tragedi ini sengaja ditutupi, dilupakan, dan pelakunya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Jika kita bedah unsur-unsurnya, ini sangat memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat,” ujar Isnur.
Kudatuli sempat direkomendasikan untuk penyelesaian nonyudisial pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun akhirnya tidak tercantum dalam 12 daftar pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui negara.
Penggolongan berat atau ringan pelanggaran HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, namun langkah negara untuk memasukkan Kudatuli dalam daftar resmi belum terealisasi.
Isnur mengkritik upaya negara yang dinilainya mengaburkan sejarah dan mengabaikan pelajaran dari masa lalu.
Menurutnya, atmosfer demokrasi saat ini menunjukkan indikasi yang mirip dengan kondisi menjelang 1996, termasuk kecenderungan otoritarianisme dan peningkatan kewenangan aparat penegak hukum.
“Negara melakukan pengaburan sejarah. Akibatnya, kita tidak pernah belajar dari masa lalu bagaimana aparat bisa melakukan penyerbuan terhadap markas partai politik. Jika ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin sejarah kelam ini akan terulang di masa depan,” pungkas Isnur.







