Bawaslu RI menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam data daftar pemilih pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyatakan temuan itu berasal dari pengawasan saat rekapitulasi PDPB dan menegaskan perlunya perbaikan segera di beberapa wilayah.
Salah satu lokasi bermasalah adalah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, di mana terdapat selisih antara daftar pemilih tetap (DPT) dan hasil rekapitulasi PDPB.
Bagja menjelaskan kejadian serupa telah terjadi dua kali sejak semester 2025 dan sampai kini belum ada perubahan signifikan; selisih tercatat sekitar 304 data pemilih hasil DPB.
Selain Paser, Bawaslu mencatat perbedaan data di beberapa daerah lain.
Kasus terbesar ditemukan di Provinsi Papua Barat Daya dengan selisih mencapai 4.320 pemilih.
Di provinsi lain, selisih yang teridentifikasi ada yang hanya berupa satu atau dua rekaman saja.
Secara nasional, Bagja memperkirakan masih terdapat sekitar 5.000 sampai 7.000 data pemilih yang perlu diperbaiki dalam proses PDPB.
Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti rapat pleno rekapitulasi PDPB Semester I Tahun 2026 di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin 20 Juli 2026.
Ia mendorong KPU untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta pemangku kepentingan lain demi meningkatkan kualitas dan keakuratan data pemilih.







