Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty, menyatakan perlu dilakukan pembaruan regulasi untuk meningkatkan kinerja lembaga seiring perkembangan teknologi.
Menurutnya, masuknya teknologi digital ke berbagai bidang kerja turut memengaruhi proses pemilihan umum sehingga digitalisasi menjadi keniscayaan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
“Ya otomatis nanti harus dibenahi dulu dari sisi regulasinya ya, karena misalnya soal pengawasan digital ini kan keniscayaan,” kata Lolly ketika berbicara kepada wartawan usai diskusi media bertajuk ‘Refleksi Kepemimpinan Bawaslu Jelang 5 Tahun’.
Kegiatan tersebut berlangsung di Pangandaran, Jawa Barat, pada Kamis, 3 September 2026.
Lolly mengingatkan bahwa transformasi digital akan membawa perubahan signifikan pada mekanisme pengawasan pemilu sehingga regulasi harus disesuaikan untuk mengantisipasi dinamika baru tersebut.
“Nanti ke depan tidak mungkin lagi (pengawasan) kita masih sangat manual. Padahal dunia sudah sangat digital, termasuk nanti kontestasi yang akan berlangsung di 2029,” ujarnya.
Di samping pembaruan aturan, Lolly menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu agar mampu menguasai teknologi yang dipakai dalam proses pengawasan.
“Apa tantangan bagi Bawaslu?, maka kami harus punya kemampuan adaptif terhadap situasi itu. Secara teknologi kami nggak boleh gaptek, secara regulasi harus ada payung hukum yang memayunginya sehingga tidak dianggap ‘abuse of power’, nah ini yang sedang jalankan,” imbuh Lolly.







