Puadi, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, menyampaikan pandangannya saat hadir dalam kegiatan ‘Bawaslu Campus Connect’ di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.
Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi memegang posisi strategis dalam pembentukan ekosistem demokrasi yang sehat.
Menurutnya, hubungan antara Bawaslu dan kampus tidak sekadar hubungan kelembagaan biasa tetapi bagian dari upaya membangun demokrasi yang berakar pada pengetahuan.
Ia mengingatkan bahwa kesehatan demokrasi tak cukup ditopang oleh aturan dan lembaga semata; dibutuhkan juga penguasaan pengetahuan, daya nalar kritis, kebebasan akademik, partisipasi warga, serta kecakapan membedakan fakta dari manipulasi, ujar Puadi dalam keterangannya, dikutip di Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026.
Puadi menilai kampus seharusnya menjadi ruang uji gagasan dan tempat mempersiapkan masa depan bangsa.
Lebih dari sekadar menyalurkan informasi, kampus diharapkan menjadi pusat penelitian bagi mahasiswa dan arena pengujian kebijakan bagi para akademisi.
Dia menambahkan bahwa Bawaslu ingin melihat kampus berfungsi sebagai laboratorium demokrasi — tempat mahasiswa melakukan penelitian, akademisi mengevaluasi kebijakan, dan teknologi dikembangkan untuk mendukung proses tersebut.
Di sisi lain, Puadi menyebutkan bahwa Bawaslu tengah menjalani transformasi kelembagaan.
Menurutnya, teknologi harus menjadi pendorong perubahan Bawaslu, menggeser pengawasan konvensional menuju model yang lebih proaktif dan terintegrasi.
Dengan pemanfaatan teknologi, pengawasan diharapkan bergerak dari sekadar menunggu pelanggaran menjadi kemampuan membaca potensi risiko sebelum pelanggaran terjadi, serta beralih dari pendekatan berbasis peristiwa ke pengawasan yang semakin berbasis data dan risiko, tambahnya.







