Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mematangkan rencana pembatasan pembelian Pertalite untuk kelompok masyarakat pada desil 9 dan 10.
Rencana ini masih membutuhkan kajian mendalam agar penyaluran subsidi bahan bakar minyak dapat lebih tepat sasaran.
Ahli ekonomi energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menyarankan agar pemerintah memanfaatkan data Susenas dalam menentukan penerima subsidi BBM.
Menurut Yayan, Susenas menawarkan basis data yang lebih komprehensif ketimbang sekadar mengacu pada klasifikasi desil ekonomi.
Ia memperingatkan bahwa pembatasan hanya berdasarkan desil 9 dan 10 berisiko menghasilkan kebijakan yang mahal secara politik namun berdampak minim terhadap penghematan fiskal.
Yayan menekankan perlunya indikator tambahan di luar desil untuk meningkatkan akurasi penetapan penerima subsidi.
Penggabungan data konsumsi dengan variabel sosioekonomi lain dinilai penting supaya subsidi tepat sasaran.
Implementasi kebijakan tersebut juga dipandang baru akan efektif jika disertai pengawasan lapangan yang kuat.
Untuk tujuan pengendalian dan verifikasi, Yayan mendorong optimalisasi sistem QR Code MyPertamina sebagai alat untuk menyeleksi penerima subsidi BBM.
Validasi NIK disebut mampu menyelesaikan persoalan identitas dalam pendataan, namun NIK sendiri tidak cukup sebagai indikator kelayakan penerima subsidi.
Pengalaman uji coba pendataan pengguna LPG 3kg 2023–2024 menunjukkan lebih dari 90% transaksi berhasil dipadankan dengan NIK.
Meski pencocokan identitas tinggi, volume penyaluran nasional pada uji coba tersebut tidak turun secara berarti.
Data Kementerian Sosial menggambarkan bahwa desil 9 mencakup urutan kesejahteraan 81 persen hingga 90 persen keluarga secara nasional.
Sementara desil 10 mewakili 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi secara nasional.
Status desil bersifat dinamis dan dapat berubah seiring pemutakhiran variabel sosial ekonomi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN).
Variabel yang dimaksud meliputi kondisi pekerjaan, kepemilikan aset, rumah tinggal, dan domisili.
Pemerintah, menurut Yayan, harus mengoptimalkan sistem yang sudah ada agar subsidi BBM benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan.
Keputusan akhir terkait pembatasan Pertalite tetap bergantung pada ketersediaan data akurat dan mekanisme pengawasan yang kuat.
Pembagian desil yang umum dipahami adalah sebagai berikut:
Desil 1: kelompok paling miskin atau paling rentan,
Desil 2: kelompok miskin,
Desil 3: kelompok hampir miskin,
Desil 4: kelompok rentan miskin,
Desil 5: kelompok menengah bawah,
Desil 6: kelompok menengah,
Desil 7: kelompok menengah atas,
Desil 8: kelompok yang relatif mapan,
Desil 9: kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi, dan
Desil 10: kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.







