• Index Berita
  • Privacy Policy
Kamis, November 19, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » Barikade Merah Putih, Api Perlawanan di Diponegoro 58

Barikade Merah Putih, Api Perlawanan di Diponegoro 58

Jenggala 005 by Jenggala 005
Juli 20, 2026 11:19
in News, Pemerintah, Politik
0
Barikade Merah Putih, Api Perlawanan di Diponegoro 58

Barikade Merah Putih dan Api Perlawanan di Diponegoro 58

0
SHARES
10
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Pagi hari 27 Juli 1996 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, berubah menjadi adegan kekerasan di Jalan Diponegoro Nomor 58 ketika massa pendukung Soerjadi yang didukung oknum aparat kepolisian dan TNI melakukan penyerbuan ke kantor DPP PDI.

Pendukung Megawati Soekarnoputri yang sejak beberapa hari menempati halaman gedung sebagai tempat berkumpul dan menyampaikan aspirasi dipaksa menghadapi aksi fisik yang cepat dan terkoordinasi.

Berita Terkait

Lanud Rsn Ditanami Ribuan Pohon, Dipuji Pangkodau I

HUT 12 Lanal Nias: Pistol Eksekutif dengan Forkada&Mitra

Peristiwa ini kemudian dikenal luas dengan sebutan Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli).

Latar belakang kerusuhan ini bermula dari ketegangan politik setelah Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI dalam Kongres Surabaya 1993.

Peningkatan popularitas Megawati memicu langkah-langkah pemerintah untuk memecah dukungan oposisi.

Pada 22 Juni 1996, sebuah kongres tandingan digelar di Medan untuk mengangkat Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI, langkah yang dinilai sebagai upaya resmi mengintervensi jalannya partai.

Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro kemudian dijadikan titik konfrontasi ketika pengosongan paksa gedung dianggap perlu oleh pihak yang menentang kepengurusan Megawati.

Dalam penyerbuan pagi itu, bahan peledak improvisasi tidak dilaporkan, namun kekerasan fisik mencakup pelemparan batu, pemecahan kaca, dan penghancuran pintu gerbang dengan alat berat.

Investigasi Komnas HAM mencatat peristiwa di Diponegoro 58 sebagai rangkaian pelanggaran HAM berat yang terjadi hampir bersamaan.

Komnas HAM merinci setidaknya enam jenis pelanggaran: pembatasan kebebasan berkumpul, teror dan intimidasi, perlakuan kejam dan tidak manusiawi, pelanggaran hak hidup, perusakan dan perampasan harta benda, serta penghancuran martabat manusia.

Data resmi Komnas HAM menunjukkan korban antara 5 hingga 9 orang tewas akibat insiden itu.

Selain itu, tercatat 149 orang mengalami luka-luka dan 124 hingga 136 orang ditahan secara sewenang-wenang pada pasca-peristiwa tersebut.

Sampai hari ini, 23 orang masih berstatus hilang tanpa jejak menurut laporan resmi.

Amnesty International Indonesia menilai serangan tersebut sebagai salah satu pelanggaran HAM paling berat pada dekade 1990-an di kawasan Asia Tenggara.

Selain bukti di lapangan, pola pengerahan massa berseragam dan dukungan logistik menunjukkan adanya peran dari rantai komando aparat negara dalam penyerbuan tersebut.

Baharudin Lopa dan Asmara Nababan dari Komnas HAM bergerak cepat mengumpulkan bukti pada hari-hari berikutnya, tetapi proses penegakan hukum mengalami jalan panjang dan berbelit.

Pada tahun 2002–2003 pemerintah menggelar Pengadilan Koneksitas, namun banyak pihak mengkritik proses itu sebagai upaya yang tidak menyentuh aktor-aktor berperan di tingkat komando.

Hasil persidangan tersebut berakhir dengan vonis bebas terhadap sebagian terdakwa, sementara tuntutan akuntabilitas terhadap perancang dan pemegang komando tidak terlaksana.

Pada 27 Februari 2007 Sidang Paripurna DPR RI mengeluarkan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Kudatuli, namun langkah itu tidak berbuah tindakan nyata di kemudian hari.

Tokoh seperti Imdadun Rahmat menyatakan bahwa penanganan peristiwa ini belum memenuhi prosedur hukum penegakan HAM yang semestinya.

Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa untuk pelanggaran HAM berat tidak ada kedaluwarsa; negara tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menuntaskan kasus tersebut.

Komnas HAM sampai sekarang terus mendorong kajian lanjutan untuk membuktikan adanya unsur crime against humanity dalam peristiwa 27 Juli 1996.

Mengingat implikasi politis dan kemanusiaan dari Kudatuli, upaya pelestarian memori dan tuntutan pertanggungjawaban dipandang penting untuk mencegah pengulangan praktik penindasan di masa depan.

Tags: Megawati SoekarnoputriPDI PerjuanganPDIP
SummarizeShare

Berita Terkait

Lanud Rsn Ditanami Ribuan Pohon, Dipuji Pangkodau I

Lanud Rsn Ditanami Ribuan Pohon, Dipuji Pangkodau I

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Aksi penghijauan dengan penanaman 1.700 pohon dilaksanakan di Kawasan Arming Dearming Taxiway Paralel Lanud Roesmin Nurjadin pada Kamis (19/11/26). Panglima Kodau I Marsdya TNI Erwin Sugiandi, M.Han., memberi...

HUT 12 Lanal Nias: Pistol Eksekutif dengan Forkada&Mitra

HUT 12 Lanal Nias: Pistol Eksekutif dengan Forkada&Mitra

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Selasa (17/11/2026), Lapangan Tembak Rhee Dharma Shanty Lanal Nias di Jalan Baloho Indah, Telukdalam, Nias Selatan dipenuhi peserta dan tamu undangan. Acara utama adalah Menembak Pistol Eksekutif yang...

HUT Marinir 81: Korps Marinir Gelar Lomba Pistol Eksekutif

HUT Marinir 81: Korps Marinir Gelar Lomba Pistol Eksekutif

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Korps Marinir menggelar Lomba Menembak Pistol Eksekutif Internal dalam rangka HUT Korps Marinir ke-81 tahun 2026. Kompetisi berlangsung di lapangan tembak Jusman Puger, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak. Ajang...

Kasau: Samkaryanugraha, Pengakuan dan Kepercayaan Negara

Kasau: Samkaryanugraha, Pengakuan dan Kepercayaan Negara

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Kebanggaan institusi semakin bertambah setelah penganugerahan tanda kehormatan Samkaryanugraha pada penghujung bulan Oktober lalu. Penghargaan itu dinilai sebagai pengakuan negara atas dedikasi serta pengabdian satuan TNI Angkatan Udara....

Next Post
DPR Apresiasi Kebijakan Presiden soal Keseimbangan Anggaran

DPR Apresiasi Kebijakan Presiden soal Keseimbangan Anggaran

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.