Pagi hari 27 Juli 1996 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, berubah menjadi adegan kekerasan di Jalan Diponegoro Nomor 58 ketika massa pendukung Soerjadi yang didukung oknum aparat kepolisian dan TNI melakukan penyerbuan ke kantor DPP PDI.
Pendukung Megawati Soekarnoputri yang sejak beberapa hari menempati halaman gedung sebagai tempat berkumpul dan menyampaikan aspirasi dipaksa menghadapi aksi fisik yang cepat dan terkoordinasi.
Peristiwa ini kemudian dikenal luas dengan sebutan Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli).
Latar belakang kerusuhan ini bermula dari ketegangan politik setelah Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI dalam Kongres Surabaya 1993.
Peningkatan popularitas Megawati memicu langkah-langkah pemerintah untuk memecah dukungan oposisi.
Pada 22 Juni 1996, sebuah kongres tandingan digelar di Medan untuk mengangkat Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI, langkah yang dinilai sebagai upaya resmi mengintervensi jalannya partai.
Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro kemudian dijadikan titik konfrontasi ketika pengosongan paksa gedung dianggap perlu oleh pihak yang menentang kepengurusan Megawati.
Dalam penyerbuan pagi itu, bahan peledak improvisasi tidak dilaporkan, namun kekerasan fisik mencakup pelemparan batu, pemecahan kaca, dan penghancuran pintu gerbang dengan alat berat.
Investigasi Komnas HAM mencatat peristiwa di Diponegoro 58 sebagai rangkaian pelanggaran HAM berat yang terjadi hampir bersamaan.
Komnas HAM merinci setidaknya enam jenis pelanggaran: pembatasan kebebasan berkumpul, teror dan intimidasi, perlakuan kejam dan tidak manusiawi, pelanggaran hak hidup, perusakan dan perampasan harta benda, serta penghancuran martabat manusia.
Data resmi Komnas HAM menunjukkan korban antara 5 hingga 9 orang tewas akibat insiden itu.
Selain itu, tercatat 149 orang mengalami luka-luka dan 124 hingga 136 orang ditahan secara sewenang-wenang pada pasca-peristiwa tersebut.
Sampai hari ini, 23 orang masih berstatus hilang tanpa jejak menurut laporan resmi.
Amnesty International Indonesia menilai serangan tersebut sebagai salah satu pelanggaran HAM paling berat pada dekade 1990-an di kawasan Asia Tenggara.
Selain bukti di lapangan, pola pengerahan massa berseragam dan dukungan logistik menunjukkan adanya peran dari rantai komando aparat negara dalam penyerbuan tersebut.
Baharudin Lopa dan Asmara Nababan dari Komnas HAM bergerak cepat mengumpulkan bukti pada hari-hari berikutnya, tetapi proses penegakan hukum mengalami jalan panjang dan berbelit.
Pada tahun 2002–2003 pemerintah menggelar Pengadilan Koneksitas, namun banyak pihak mengkritik proses itu sebagai upaya yang tidak menyentuh aktor-aktor berperan di tingkat komando.
Hasil persidangan tersebut berakhir dengan vonis bebas terhadap sebagian terdakwa, sementara tuntutan akuntabilitas terhadap perancang dan pemegang komando tidak terlaksana.
Pada 27 Februari 2007 Sidang Paripurna DPR RI mengeluarkan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Kudatuli, namun langkah itu tidak berbuah tindakan nyata di kemudian hari.
Tokoh seperti Imdadun Rahmat menyatakan bahwa penanganan peristiwa ini belum memenuhi prosedur hukum penegakan HAM yang semestinya.
Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa untuk pelanggaran HAM berat tidak ada kedaluwarsa; negara tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menuntaskan kasus tersebut.
Komnas HAM sampai sekarang terus mendorong kajian lanjutan untuk membuktikan adanya unsur crime against humanity dalam peristiwa 27 Juli 1996.
Mengingat implikasi politis dan kemanusiaan dari Kudatuli, upaya pelestarian memori dan tuntutan pertanggungjawaban dipandang penting untuk mencegah pengulangan praktik penindasan di masa depan.







