Komisi III DPR RI meminta penyidikan kasus jaringan perjudian daring berskala internasional yang diungkap Bareskrim Polri tidak berhenti pada penangkapan para operator semata.
Pernyataan itu disampaikan oleh Adang Daradjatun, anggota Komisi III dari PKS, dalam keterangan pers pada Senin, 29 Juni 2026.
Adang menegaskan penyidik harus menelusuri aktor utama, pemodal, serta pihak yang menerima manfaat dari aktivitas perjudian tersebut.
Ia juga meminta agar pihak yang diduga terlibat dalam pencucian dana hasil perjudian yang mencapai Rp13,9 triliun turut dikenai proses hukum.
Menurut Adang, sinergi antara Polri, kementerian terkait, dan kerja sama internasional menjadi kunci untuk melacak aliran dana dan menyita aset hasil kejahatan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memutus rantai operasional jaringan perjudian daring secara menyeluruh.
Adang menambahkan bahwa para pelaku tidak cukup diproses secara pidana; mereka juga harus kehilangan seluruh keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ilegal itu.
Ia mengingatkan pula dampak sosial yang ditimbulkan, antara lain memperburuk kemiskinan, menimbulkan utang rumah tangga, dan merusak ketahanan keluarga.
Bareskrim Polri menetapkan 287 warga negara asing sebagai tersangka dalam operasi yang dilakukan di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta.
Para tersangka berasal dari beberapa negara, yaitu 185 warga Vietnam, 76 warga China, 15 warga Myanmar, 6 warga Thailand, 3 warga Laos, dan 2 warga Malaysia.
Dari total 321 WNA yang diamankan, sebanyak 34 orang lainnya masih sedang didalami keterlibatannya.
Peran para tersangka beragam, meliputi customer service, programmer, admin pemasaran, admin keuangan, dan pendukung operasional.
Penyidik masih memburu dugaan pengendali utama jaringan melalui pemeriksaan terhadap para tersangka dan analisis forensik digital.
Sebagai bagian dari pengembangan kasus, Bareskrim juga menelusuri aliran dana yang diduga mencapai Rp13,9 triliun.
Komisi III menegaskan pentingnya memadukan penegakan pidana dan pemulihan aset untuk menimbulkan efek jera serta melindungi masyarakat dari kejahatan siber semacam ini.







