Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Sri Indraningsih Lalusu, meminta Pemerintah Provinsi mempercepat penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai penerapan teknis dari Peraturan Daerah (Perda) yang telah diterbitkan.
Pernyataan ini disampaikan Sri Indraningsih kepada Tribunpalu.com pada Sabtu (18/7).
Menurutnya, implementasi Perda di Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan maksimal karena masih banyak Perda yang belum dilengkapi Pergub.
Ketidakhadiran aturan pelaksana membuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami kesulitan dalam merumuskan langkah operasional untuk mengeksekusi amanat Perda.
Bapemperda DPRD Sulteng juga mengusulkan dilakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh produk hukum daerah yang sedang berlaku.
Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk memastikan kedudukan regulasi daerah tetap relevan dengan perkembangan hukum nasional serta kebutuhan masyarakat setempat.
Sri menegaskan bahwa Perda yang sudah tidak sesuai lagi perlu direvisi atau dibatalkan, sementara Perda yang memiliki dampak besar bagi masyarakat harus diprioritaskan penyusunan Pergubnya.
Ia berharap ada sinergi yang lebih kuat antara eksekutif dan legislatif agar proses penyusunan Pergub berlangsung cepat dan efektif.
Dengan langkah tersebut, diharapkan produk hukum daerah tidak sekadar menjadi dokumen formal, melainkan berfungsi nyata untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan percepatan pembangunan di Sulawesi Tengah.







