Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat langkah pencegahan gratifikasi dengan melibatkan bukan hanya pegawai, tetapi juga pihak-pihak yang berinteraksi dengan lembaga ini seperti pengguna layanan, mitra kerja, serta penyedia barang dan jasa.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menegaskan bahwa upaya pengendalian gratifikasi mesti dijalankan secara kolektif oleh seluruh unsur terkait.
Sarwo meminta agar pegawai secara tegas menolak segala pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
Ia juga mengimbau mitra kerja, vendor, dan penyedia barang/jasa untuk memahami kebijakan tersebut dan tidak memberikan hadiah atau pemberian lain yang terkait jabatan kepada pimpinan maupun pegawai Bapanas.
Permintaan komitmen ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu 26 Agustus 2026.
Dalam sosialisasi itu, Inspektorat Bapanas memperkuat peran pengawasan agar pegawai mampu mengenali bentuk pemberian yang termasuk gratifikasi.
Inspektorat mengarahkan agar setiap penolakan maupun penerimaan dilaporkan melalui mekanisme yang berlaku di institusi.
Inspektur Bapanas, Euis Meilina, menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi merupakan bagian dari pengawasan aktif untuk memperkuat tata kelola yang bersih.
Euis menambahkan bahwa tujuan kegiatan adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak terhadap kebijakan pengendalian gratifikasi.
Ia juga menegaskan pentingnya agar pihak luar yang berinteraksi dengan Bapanas tidak memberikan sesuatu yang dikategorikan sebagai gratifikasi kepada pegawai terkait jabatannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya pencatatan atas penolakan gratifikasi sehingga setiap pemberian yang berpotensi menjadi masalah memiliki jejak pelaporan.
Analis Pemberantas Tindak Pidana Korupsi KPK, Anna Devi, meminta agar penolakan terhadap pemberian yang berkaitan dengan jabatan dilaporkan melalui mekanisme yang tersedia.
Anna mengatakan catatan penolakan ini berfungsi sebagai perlindungan bagi pegawai dan sebagai bukti jika persoalan serupa muncul kemudian dalam proses hukum.
Dia juga mendorong Bapanas untuk memperkuat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pusat di tingkat lembaga.
Menurut Anna, keberadaan UPG Pusat penting agar laporan dan penanganan gratifikasi dapat dikoordinasikan secara jelas dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Ia menekankan bahwa pengendalian gratifikasi harus dibangun sebagai sistem lembaga, bukan semata mengandalkan keberanian individu untuk menolak pemberian.
Penegasan akhir dari para pejabat adalah bahwa mekanisme pelaporan dan tindak lanjut harus berjalan efektif sehingga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dapat terwujud.







