Badan Pangan Nasional menilai Gerakan Pangan Murah (GPM) memiliki peran strategis dalam menahan lonjakan harga pangan di tingkat daerah.
Analisis Bapanas menunjukkan provinsi dan kabupaten yang intens menggelar GPM cenderung memiliki tingkat inflasi yang lebih terkendali.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mendorong pemerintah daerah meningkatkan frekuensi pelaksanaan GPM.
Tomsi mengatakan pada Selasa 7 Juli 2026 bahwa wilayah yang jarang menyelenggarakan GPM termasuk kelompok yang mencatat inflasi tertinggi.
Beberapa daerah yang rutin menjalankan program ini dilaporkan berhasil menjaga inflasi tetap relatif rendah hingga Juni 2026.
Contoh wilayah yang konsisten menggelar GPM adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Data Bapanas mencatat Jawa Tengah menggelar GPM 892 kali antara Januari hingga Juli 2026; inflasinya tercatat 2,92 persen.
Jawa Barat melaksanakan GPM sebanyak 726 kali dalam periode yang sama dengan inflasi 3,08 persen.
Jawa Timur tercatat menggelar 549 kali GPM dengan inflasi 3,36 persen.
Sulawesi Selatan mengadakan GPM sebanyak 539 kali dan inflasinya mencapai 3,56 persen.
Tomsi menekankan bahwa peningkatan intervensi melalui GPM dapat meringankan beban masyarakat dengan menyediakan pangan berharga lebih terjangkau.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyatakan pemerintah telah menyiapkan cadangan pangan sebagai alat respons cepat bila terjadi kenaikan harga.
Cadangan tersebut disalurkan melalui jaringan gudang Perum Bulog yang tersebar di berbagai wilayah.
Menurut Sarwo, pihaknya telah memetakan kondisi di setiap provinsi, kabupaten, dan kota sehingga bila terjadi gejolak harga, misalnya pada beras, intervensi dapat dilakukan langsung oleh BUMN melalui Bulog atau ID FOOD.
Infrastruktur distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Saat ini Bulog memiliki sekitar 1.500 gudang yang tersebar di 514 kabupaten/kota.
Sarwo menambahkan bahwa gejolak harga kerap terjadi di Indonesia Timur, namun Bulog siap melakukan intervensi segera jika diperlukan.
Hingga 3 Juli 2026, kegiatan GPM telah diselenggarakan sebanyak 5.566 kali di 36 provinsi dan 378 kabupaten/kota.
GPM juga berfungsi sebagai kanal utama penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Sampai 7 Juli 2026, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 431 ribu ton atau 52,1 persen dari target tahun ini.
Pemerintah memastikan perluasan pelaksanaan GPM, terutama di daerah yang mengalami tekanan harga pangan.
Langkah ini ditempuh untuk menjaga inflasi agar tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 1,5 sampai 3,5 persen.







