Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam menandatangani kesepakatan untuk mengintegrasikan layanan perizinan berusaha berbasis risiko pada subsektor pangan segar.
Tindak lanjut formalisasi integrasi dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani pada Jumat, 24 Juli 2026.
Kesepakatan ini merupakan kelanjutan koordinasi bersama Kementerian Investasi dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Andriko Noto Susanto, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, menyatakan integrasi antarlembaga diperlukan agar proses perizinan menjadi lebih efektif dan terkoordinasi.
Ia menekankan perlunya keseimbangan antara kemudahan berusaha dan kepastian keamanan pangan dalam tata kelola izin bagi pangan segar.
Dalam mekanisme baru, BP Batam memberikan hak akses kepada Bapanas sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP).
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga diberikan hak akses sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).
Kewenangan tersebut digunakan untuk memverifikasi permohonan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) khusus pangan segar.
Pelaku usaha kini dapat mengajukan dokumen izin pangan segar melalui sistem perizinan KPBPB Batam.
Setelah verifikasi dilakukan oleh Bapanas dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, hasilnya akan dikirimkan ke sistem perizinan BP Batam.
BP Batam kemudian akan melanjutkan proses penerbitan perizinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Andriko memastikan pihaknya siap mendukung pelaksanaan kewenangan baru di wilayah kawasan bebas, termasuk melalui proses transisi dan sosialisasi.
Dukungan Bapanas juga mencakup bimbingan teknis agar BP Batam dapat menjalankan kewenangannya secara mandiri.
Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad, menyatakan integrasi layanan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pelaku usaha.
Sudirman menegaskan komitmen untuk mencegah terhambatnya perizinan dan mempercepat proses agar lebih efisien.
Seluruh pihak terkait sepakat memperkuat kerja sama melalui pendampingan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung proses transisi kewenangan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.







