Badan Pangan Nasional memastikan pasokan beras premium nasional aman dan tidak mengalami kelangkaan.
Pernyataan tersebut tercantum dalam laporan resmi yang dikutip pada Sabtu, 25 Juli 2026.
Rata-rata harga beras premium nasional tercatat Rp15.966 per kilogram pada 24 Juli 2026.
Angka tersebut merupakan rata-rata dari tiga zona Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, melakukan pemantauan pasar di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta.
Hasil pantauan menunjukkan stok beras masih tersedia meskipun beberapa gerai ritel sempat mengalami kekosongan sementara.
Bapanas mencatat ketersediaan beras Bulog serta berbagai merek beras premium, termasuk ID FOOD dan Rania, di pasaran.
Untuk Zona I, rata-rata harga beras premium tercatat sebesar Rp15.224 per kilogram.
Nilai ini berada sekitar 2,17 persen di atas HET sebesar Rp14.900 per kilogram.
Ketut menilai kenaikan harga relatif terbatas dan menyebut kontribusi segmen menengah ke atas dapat berfungsi sebagai subsidi silang.
Sejak Januari 2026 pemerintah telah menyalurkan 1,4 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Penyaluran tersebut dialokasikan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan tahap pertama.
Ketut juga mengingatkan pentingnya melihat kondisi di hulu produksi dan mengutip arahan Presiden Prabowo tentang swasembada.
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan stok beras nasional sangat melimpah.
Pemerintah bersama Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri) mengawasi distribusi beras di lapangan.
Perum Bulog tercatat mengelola stok sebesar 5,2 juta ton.
Kapasitas gudang nasional tercatat 3 juta ton, dan pemerintah telah menyewa tambahan ruang penyimpanan sebesar 2,3 juta ton untuk menampung seluruh cadangan.
Langkah penyewaan gudang tersebut disebut merupakan yang tertinggi sejak kemerdekaan.
Amran mengingatkan para pelaku usaha perberasan agar tidak memainkan harga atau distribusi karena penindakan hukum akan dilakukan terhadap pelanggar.
Pemerintah, Satgas Pangan, dan seluruh Dirkrimsus se-Indonesia sepakat melakukan pemantauan intensif dan menindak pelaku yang terbukti melanggar ketentuan.







