Komisi VII DPR RI menekankan bahwa RUU Kawasan Industri harus berfungsi sebagai penggerak utama transisi sektor industri menuju ekonomi rendah karbon.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja RUU Kawasan Industri yang menghadirkan para pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).
Banyu Biru Djarot menyatakan bahwa pengembangan kawasan industri tidak boleh lagi sebatas penyediaan lahan dan kemudahan investasi semata.
Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa kebijakan kawasan industri harus sekaligus mengarahkan praktik industri ke jalur yang lebih berkelanjutan.
Menurutnya, sektor industri kini menyumbang sekitar 34 persen dari total konsumsi energi nasional.
Di sisi eksternal, Banyu Biru mengingatkan bahwa lanskap perdagangan global makin ketat terhadap aspek lingkungan, termasuk penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa.
Untuk memperkuat ketahanan industri domestik, ia mengusulkan agar RUU memuat instrumen pendukung yang komprehensif.
Usulan itu mencakup pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, sistem akreditasi kawasan hijau, kewajiban pelaporan emisi, serta mekanisme pengukuran dan verifikasi emisi yang transparan.
Lebih jauh, Banyu Biru mengajukan agar undang-undang menetapkan target jangka panjang pengembangan kawasan industri hijau yang sinkron dengan target nasional Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada tahun 2060.
Penetapan target jangka panjang dinilai perlu untuk memberikan kepastian bagi investor dan mendorong investasi yang berorientasi pada keberlanjutan.
Komisi VII berharap keterlibatan para pakar dapat menghasilkan substansi RUU yang adaptif terhadap dinamika geopolitik dan geoekonomi, sekaligus ramah lingkungan.
RUU Kawasan Industri, menurut Komisi VII, harus mampu menarik investasi tanpa mengorbankan kinerja lingkungan industri nasional.







