Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin (Bang Dhin), menyoroti kasus belasan siswa Kelas Khusus Olahraga (KKO) SMAN 2 Banjarmasin yang tidak naik kelas dan memilih pindah sekolah.
Ia menganggap peristiwa ini sebagai bukti adanya kegagalan sistem pembinaan yang tidak memihak kepada atlet pelajar.
Bang Dhin mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel untuk segera mengevaluasi pelaksanaan program Kelas Khusus Olahraga secara menyeluruh.
Menurutnya, negara memiliki kewajiban untuk memastikan atlet pelajar mendapat perlakuan yang adil tanpa mengorbankan prestasi akademik maupun olahraga.
Ia mengusulkan penerapan pola pembelajaran dan program remedial yang lebih adaptif bagi siswa yang kerap absen karena keperluan latihan atau pertandingan.
Bang Dhin juga menekankan perlunya ketentuan dispensasi yang transparan mengenai penjadwalan ujian dan aktivitas latihan saat siswa mengikuti pemusatan latihan atau kejuaraan.
Koordinasi lintas lembaga dianggap wajib, termasuk sinergi antara sekolah, Dispora, KONI, cabang olahraga, pelatih, dan orang tua.
Untuk mencegah kejadian serupa, Bang Dhin meminta Pemprov Kalsel merumuskan pedoman komprehensif terkait pengelolaan KKO.
Komisi IV DPRD Kalsel berencana memanggil pihak Disdikbud dan SMAN 2 Banjarmasin untuk meminta penjelasan resmi atas kasus ini.
Ia meyakini bahwa program pendidikan dan pembinaan olahraga harus berjalan beriringan tanpa saling mengesampingkan.
Bang Dhin menutup pernyataannya dengan harapan agar generasi Banua tumbuh menjadi insan yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.







