Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, meminta pemerintah melakukan pendataan komprehensif terkait kebutuhan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Permintaan itu menekankan pentingnya data akurat agar distribusi bantuan tidak terkonsentrasi di titik tertentu saja.
Edi menilai pembagian bantuan harus berbasis kebutuhan lapangan sehingga seluruh masyarakat terdampak dapat dijangkau.
Ia mengingatkan agar stok tenda pengungsian digunakan secara optimal dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, obat-obatan, pakaian, serta layanan kesehatan diprioritaskan.
Untuk desa-desa yang sulit dijangkau, Edi meminta agar seluruh kemampuan logistik dikerahkan tanpa menunda bantuan.
Jika akses darat belum memungkinkan, pengiriman lewat jalur udara harus dimaksimalkan untuk memastikan bantuan cepat sampai.
Selain itu, jalan yang rusak atau tertutup perlu ditangani secara darurat agar petugas dan kendaraan bantuan dapat masuk ke wilayah terdampak.
Edi menuturkan hal tersebut saat memberikan keterangan di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Komisi V juga telah memberi ruang kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mengambil langkah cepat dan terukur dalam penanganan bencana.
Dalam konteks darurat, DPR telah menyetujui penggunaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung operasi lapangan.
Mengenai hunian sementara (huntara), Edi menyatakan fasilitas itu penting apabila warga tidak bisa kembali ke rumah dalam waktu dekat.
Namun ia mengingatkan agar pembangunan huntara tidak mengalihkan perhatian dari pemenuhan kebutuhan mendesak para pengungsi di masa awal bencana.
Edi juga menyoroti keberadaan pengungsi mandiri di Kabupaten Manggarai yang belum sepenuhnya terdata.
Menurutnya, pendataan tidak boleh terbatas pada warga di posko resmi karena banyak korban mengungsi di rumah keluarga, tempat ibadah, atau lokasi lain.
Ia meminta petugas aktif mencari dan mendata pengungsi mandiri tersebut agar mereka juga menerima bantuan yang layak.
Edi menegaskan bahwa tindakan proaktif dari pihak berwenang diperlukan agar tidak ada warga terdampak yang luput dari bantuan.







