Pemerintah Indonesia belum menerima bantuan internasional untuk menangani dampak gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.
Meski sejumlah negara sahabat telah menawarkan bantuan, pemerintah menyatakan sumber daya nasional dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.
Gempa berskala besar tersebut berdampak luas dan melumpuhkan aktivitas di 7 dari 8 kabupaten di Pulau Flores.
Andreas Hugo Pareira, Anggota DPR RI asal NTT dan Politisi Senior PDI Perjuangan, menyoroti prioritas penanganan yang menurutnya harus cepat dan langsung terasa di lapangan.
Sesuai pengamatannya, persoalan utama bukanlah asal bantuan, melainkan kemampuan sistem tanggap darurat untuk segera meringankan kesulitan masyarakat.
Ia menekankan kebutuhan tanggap darurat untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan hunian yang aman bagi korban.
Andreas juga mengingatkan pentingnya rencana penanganan bencana yang komprehensif hingga fase pemulihan.
Pada fase recovery, menurutnya, prioritas harus diberikan pada perbaikan hunian warga serta fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan rumah ibadah.
Perbaikan infrastruktur juga menjadi fokus, termasuk perbaikan jalan dan sistem telekomunikasi agar akses ke daerah terdampak pulih.
Berkenaan dengan tawaran bantuan dari luar negeri, Andreas meminta agar kebijakan dipandang dari perspektif kemanusiaan.
Ia menegaskan bahwa apabila pemerintah memilih mengandalkan kekuatan domestik, maka tanggung jawab penuh atas penanganan berada di tangan pemerintah.
Sebagai jalan tengah, ia mengusulkan agar bantuan asing tetap dapat masuk namun disalurkan melalui mekanisme satu pintu (government-to-government).
Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga ditekankan agar jenis dan asal bantuan diumumkan publik, sehingga kepercayaan masyarakat dan negara pemberi bantuan tetap terjaga.







