Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sedang membahas Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Forum legislatif menilai kondisi fiskal daerah menghadapi tekanan signifikan namun masih terdapat peluang untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Banggar DPRD Kalsel, H.M. Syaripuddin dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan VI, menyampaikan temuannya kepada TAPD untuk segera divalidasi.
Bang Dhin—sapaan akrab Syaripuddin—mengatakan hasil kajian internal menunjukkan potensi tambahan PAD yang material jika diimplementasikan secara serius.
Dokumen KUA-PPAS dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diaudit BPK memproyeksikan total Pendapatan Daerah turun dari Rp12,41 triliun pada 2024 menjadi Rp7,81 triliun pada asumsi 2027.
Penurunan itu setara kontraksi sebesar 37 persen dalam empat tahun, yang mayoritas disebabkan oleh anjloknya Dana Bagi Hasil (DBH).
DBH diperkirakan merosot 82 persen, dari Rp4,66 triliun pada 2024 menjadi hanya Rp821,9 milar pada 2027.
Akibat tekanan pendapatan, Belanja Daerah 2027 direncanakan dipangkas 17,4 persen menjadi Rp8,21 triliun dibanding APBD 2026.
Pengurangan paling tajam terjadi pada pos Belanja Modal, yang turun 45,5 persen menjadi Rp1,53 triliun untuk membiayai infrastruktur, sarana pendidikan, dan alat kesehatan.
Di tengah penyusutan sumber daya fiskal, PAD relatif stabil dan dipandang sebagai tumpuan kemandirian keuangan daerah.
Kontribusi PAD terhadap total pendapatan diproyeksikan meningkat dari 43 persen pada 2024 menjadi 65 persen pada 2027.
Hasil telaah Banggar menghasilkan estimasi potensi optimasi PAD sebesar Rp477,8 miliar yang berasal dari sejumlah langkah intensifikasi dan ekstensifikasi.
Rinciannya meliputi intensifikasi pajak pada tujuh objek, terutama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sekitar Rp244,3 miliar.
Ekstensifikasi pajak dengan memperluas basis wajib pajak diperkirakan menghasilkan sekitar Rp67,0 miliar.
Intensifikasi retribusi di 12 OPD yang selama ini realisasinya di atas target dapat menambah sekitar Rp26,5 miliar.
Sumber lain berupa ekstensifikasi retribusi, optimalisasi aset daerah, dan dividen BUMD diperkirakan menyumbang sekitar Rp140,0 miliar.
Banggar menegaskan angka tersebut bersandar pada data realisasi riil per objek pajak dan retribusi dari masing-masing OPD.
Beberapa OPD, seperti RSUD Ulin Banjarmasin dan Dinas Perhubungan, disebut mencatat realisasi 2025 yang jauh melampaui target sehingga masih memungkinkan penyesuaian target ke atas.
Syaripuddin meminta TAPD menguji kembali asumsi fiskal utama, termasuk perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akhir 2026 dan DBH 2027.
Legislatif juga merekomendasikan perlindungan terhadap pos belanja yang langsung menyentuh layanan dasar publik seperti alat kesehatan, sarana sekolah, dan bantuan sosial.
Langkah eksekusi potensi PAD diminta dilakukan melalui intensifikasi, digitalisasi, dan penagihan aktif tanpa mengenakan pungutan baru kepada masyarakat.
Terakhir, Banggar menekankan perlunya sinkronisasi angka realisasi 2025 pada dokumen KUA-PPAS dengan LKPD hasil audit BPK untuk mencegah perbedaan data saat pembahasan.
Semua estimasi tersebut, menurut legislatif, masih memerlukan validasi bersama TAPD dan OPD terkait sebelum menjadi target resmi dalam APBD 2027.
Syaripuddin menutup dengan prinsip bahwa optimasi PAD harus dilakukan serius demi menjaga belanja pelayanan publik tanpa membebani masyarakat.







