Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai usulan untuk menaikkan hak keuangan atau gaji kepala daerah belum menjadi prioritas mendesak saat ini.
Said menegaskan fokus utama harus pada menjaga fiskal agar tetap stabil, sehat, dan berkelanjutan sebelum mempertimbangkan peningkatan fasilitas atau pendapatan pejabat daerah.
Ia meminta agar langkah yang menyangkut kebutuhan aparatur ditunda sementara sambil memastikan kredibilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif tetap terjaga.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Said ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Usulan kenaikan hak keuangan kepala daerah sebelumnya diajukan oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda.
Rifqinizamy beralasan bahwa besaran gaji resmi kepala daerah yang saat ini hanya sekitar Rp5 juta sampai Rp6 juta tidak proporsional jika dibandingkan dengan besarnya biaya politik yang harus ditanggung.
Sebagai solusi, Rifqi mengusulkan skema insentif yang dikaitkan dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kemampuan kepala daerah dalam meningkatkan PAD berimbas pada pendapatan yang diterima.
Ia meyakini bahwa apabila insentif tersebut diatur ketat melalui peraturan perundang-undangan, peluang praktik korupsi di kalangan kepala daerah dapat ditekan.
Namun Rifqi juga mengingatkan bahwa korupsi yang muncul karena faktor keserakahan merupakan persoalan berbeda yang tidak serta-merta terselesaikan hanya dengan penataan insentif.
Komisi II meminta Kementerian Dalam Negeri untuk segera berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi guna merumuskan formula yang tepat.
Permintaan koordinasi ini dimaksudkan agar payung hukum yang nanti diciptakan tidak membuka celah baru bagi penyalahgunaan anggaran atau korupsi yang terlembagakan.







