Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menekankan perlunya persiapan menyeluruh untuk program Koperasi Desa Merah Putih yang direncanakan masuk dalam RAPBN 2027.
Ia mengingatkan agar seluruh aspek tata kelola dan manajemen disusun sejak awal untuk menghindari kegagalan serupa pada lembaga yang telah bermasalah.
Peringatan itu dikemukakan Said kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).
Said menyandingkan rencana koperasi tersebut dengan kondisi Badan Gizi Nasional (BGN), yang saat ini menjadi sorotan publik terkait pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, perencanaan yang kurang matang berpotensi mereduksi efektivitas tujuan pemberdayaan ekonomi pedesaan.
Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah (Panja TKD) dari Banggar DPR RI mencatat adanya “risiko fiskal yang cukup besar” bila program koperasi dilaksanakan tanpa mitigasi memadai.
Panja memperingatkan kemungkinan munculnya risiko gagal bayar yang dapat membebani anggaran daerah, khususnya Dana Desa.
Salah satu kekhawatiran utama adalah penyedotan Dana Desa untuk menutup kerugian atau defisit operasional koperasi.
Panja juga menilai bahwa aliran dana pembangunan berkelanjutan di desa berisiko terganggu apabila Dana Desa dialihkan untuk menanggulangi masalah koperasi.
Sebagai langkah antisipatif, Panja merekomendasikan agar pemerintah merumuskan kebijakan mitigasi risiko yang komprehensif demi melindungi Dana Desa.
Kasus BGN disebut sebagai pelajaran penting; Banggar berharap hambatan regulasi, kepastian suplai, dan kejelasan rantai distribusi vertikal dari pusat hingga desa diselesaikan lebih dulu.
Pemerintah diminta menyelesaikan perbaikan regulasi dan memastikan kesiapan distribusi sebelum peluncuran massal Koperasi Desa Merah Putih pada 2027.







