Edy Wuryanto, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, mendesak pemerintah untuk segera mengoperasionalkan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) guna mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja massal.
Pernyataan itu disampaikan usai ia menghadiri Rapat Kerja Banggar DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (29/6).
Rapat tersebut memfokuskan pada Pembahasan Pendahuluan RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
Hadiri dalam pertemuan antara lain Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia.
Edy menekankan bahwa isu ketenagakerjaan dan perlindungan dunia usaha harus menjadi prioritas kebijakan fiskal pada tahun depan.
Ia mengingatkan kondisi sektor industri saat ini sedang tertekan oleh beberapa faktor makroekonomi.
Rangkaian tekanan itu meliputi tingginya suku bunga, lonjakan biaya produksi, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang meningkatkan biaya impor, serta persaingan pasar yang semakin ketat.
Edy mengapresiasi persetujuan pembentukan Satgas PHK—sebagai usulan Komisi IX DPR RI—namun menegaskan bahwa pembentukan saja tidak cukup.
Menurutnya, Satgas tidak boleh berubah menjadi sekadar instrumen administratif yang hanya ada di atas kertas.
Ia meminta agar Satgas PHK langsung menjalankan fungsi-fungsi operasional yang konkret dan terukur.
Salah satu tugas prioritas yang diminta adalah deteksi dini serta intervensi terhadap perusahaan yang sudah memasuki zona merah risiko PHK.
Dengan pemetaan dan data akurat, pemerintah dapat memberikan stimulus atau relaksasi agar operasional perusahaan tetap terjaga.
Tugas utama lainnya adalah memastikan perlindungan hak-hak pekerja yang terdampak bila PHK tidak dapat dihindari.
Edy menegaskan perusahaan harus memenuhi kewajiban seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, jaminan pensiun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta kepastian jaminan kesehatan pasca-PHK.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi lagi pengabaian atau penundaan pemenuhan hak pekerja.
Edy berharap Satgas PHK mampu merumuskan kebijakan strategis yang solutif, bukan sekadar menjadi wadah koordinasi dan seremoni birokrasi di tengah ketidakpastian ekonomi.







