Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendesak pemerintah memanfaatkan keluwesan pengelolaan APBN melalui pergeseran anggaran untuk mempercepat pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada rumah sakit dan menjaga kelangsungan pelayanan kesehatan publik.
Pernyataan itu disampaikan oleh Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
Rapat tersebut mengulas Laporan Pelaksanaan APBN Semester I serta Prognosis Semester II Tahun Anggaran 2026 di Gedung Nusantara I, Senayan, Selasa (7/7/2026).
Said menegaskan perlunya ruang fiskal yang lebih fleksibel agar BPJS Kesehatan bisa memenuhi kewajiban pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit di daerah.
Salah satu contoh yang disebutkan adalah jika terdapat alokasi program sebesar Rp10 triliun pada Kementerian Kesehatan, dana itu dapat dipindahkan ke BA BUN dan kemudian disalurkan kepada BPJS.
Dengan mekanisme tersebut, menurut Said, BPJS memiliki kelonggaran untuk melunasi tunggakan klaim rumah sakit di daerah.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran klaim bukan masalah baru dan keluhan dari berbagai rumah sakit berulang, yang berpotensi mengganggu operasional layanan kesehatan jika tidak segera diantisipasi.
Said menekankan bahwa fleksibilitas pengelolaan APBN penting untuk memastikan kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar pelayanan masyarakat tetap optimal.
Dalam paparan rapat terungkap bahwa BPJS Kesehatan masih mengalami tekanan fiskal dengan defisit operasional diperkirakan sekitar Rp2 triliun per bulan.
Kondisi itu meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran klaim kepada rumah sakit jika tidak diimbangi langkah penguatan pembiayaan.
Menghadapi situasi ini, Banggar DPR RI mendorong pertimbangan mekanisme realokasi anggaran lintas pos sebagai solusi untuk memperkuat likuiditas BPJS Kesehatan dan menstabilkan pembiayaan JKN.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah mengajukan mekanisme pergeseran anggaran antara Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dan Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L), maupun sebaliknya.
Purbaya mengatakan skema itu diharapkan memperkuat pembiayaan jaminan sosial kesehatan sekaligus mendukung pelaksanaan tugas kementerian dan lembaga.
Usulan mekanisme pergeseran anggaran tersebut tercantum dalam Outlook Postur APBN Tahun Anggaran 2026 dan akan dibahas lebih lanjut dalam Panitia Kerja (Panja) Perumus Kesimpulan Banggar DPR RI sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan fiskal pemerintah.







