Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mendesak platform e-commerce menyelesaikan segera masalah pembekuan akun dan penahanan saldo para seller serta meminta pemerintah menelusuri dugaan praktik curang terkait permainan harga di platform.
Pernyataan itu disampaikan setelah Bane menerima sejumlah aduan dari para penjual di Jakarta, 11 September 2026.
Ia menegaskan bahwa kebijakan internal pemilik platform harus konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Bane mengakui adanya mekanisme pembayaran yang diterapkan oleh platform terhadap seller yang menggunakan layanan mereka.
Namun, menurutnya mekanisme tersebut tidak boleh memungkinkan pembekuan saldo sampai 90 hari dan diperpanjang tanpa kepastian hukum bagi penjual.
Dalam penjelasan yang diterima, platform memberi waktu 90 hari untuk investigasi transaksi dan dapat memperpanjang periode tersebut.
Ada dugaan transaksi curang senilai sekitar Rp16 miliar dari total Rp24 miliar saldo yang ditahan milik 217 seller.
Beberapa pelapor bahkan menyebut akun mereka telah dibekukan sejak tahun 2022, kata Bane.
Sejumlah seller membawa persoalan ini ke Komisi VII, yang kemudian memanggil pihak e-commerce untuk memberikan klarifikasi pada 9 September 2026.
Bane menekankan bahwa pelapak tidak boleh dirugikan, tetapi juga harus memahami kewajiban mematuhi aturan di setiap platform.
Lebih jauh, ia menerima laporan adanya dugaan praktik yang lebih luas, termasuk pemasokan barang sangat murah di bawah biaya produksi yang dijual melalui lapak cangkang di platform tersebut.
Ia juga menyinggung indikasi manipulasi algoritma sehingga lapak non-afiliasi sengaja dibuat sepi sementara distribusi lapak cangkang diperluas, dan meminta agar dugaan ini ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.







