Bane Raja Manalu, anggota Komisi VII DPR dari PDI Perjuangan, mendorong perbaikan iklim pariwisata di Sumatera Utara.
Dalam kunjungan ke Kota Medan pada Jumat (10/7/2026), ia menyatakan dukungan terhadap upaya Pemerintah Provinsi Sumut untuk menindak praktik pungutan liar di tempat wisata.
Bane menilai pemberantasan pungli merupakan langkah positif yang perlu diterapkan secara menyeluruh di semua destinasi wisata.
Ia menanggapi tindakan Pemprov Sumut yang memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Karo agar menindak tegas oknum yang memungut biaya di Air Panas Semangat Gunung atau Sidebukdebuk.
Bane mengingatkan bahwa penanganan masalah tersebut tidak hanya tanggung jawab gubernur saja.
Menurutnya, kewenangan utama terletak pada bupati di wilayah terkait, sekaligus peran aparat penegak hukum sangat diperlukan di lapangan.
Ia menekankan bahwa setiap pungutan di objek wisata harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
Jika tarif tiket masuk sudah ditetapkan, pengunjung seharusnya membayar sesuai tarif tersebut tanpa adanya pungutan tambahan, dan setiap pungutan harus disertai bukti resmi.
Bane berharap langkah yang diambil Pemprov Sumut dapat konsisten dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah agar iklim pariwisata menjadi lebih kondusif bagi wisatawan.
Pemerintah Kabupaten Karo memutuskan menghapus retribusi masuk di destinasi Air Panas Semangat Gunung atau Sidebukdebuk.
Keputusan itu diambil setelah Bupati Karo menggelar pertemuan dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karo akan diupayakan melalui pemaksimalan kontribusi pelaku usaha di kawasan destinasi tersebut.
Putusan penghapusan retribusi tersebut dilaporkan Bupati Antonius Ginting kepada Bobby Nasution pada Senin (22/6/2026).







