Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, menilai pengakuan pengemudi ojek online sebagai pelaku UMKM merupakan langkah yang tepat untuk memperluas perlindungan dan kontribusi ekonomi bagi pekerja sektor tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Bane kepada RRI sebelum menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Bane meminta agar pengakuan formal ini dilengkapi dengan kejelasan tentang kemudahan akses dan fasilitas pembiayaan bagi para pengemudi.
Ia mengaku belum memperoleh rincian tentang mekanisme pembiayaan yang akan menyertai kebijakan tersebut.
Menurut Bane, jika pengemudi ojek online dikategorikan sebagai UMKM, maka status itu sama dengan pengakuan profesi oleh negara.
Konsekuensi dari pengakuan profesi tersebut, kata dia, harus mencakup jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan bagi para pekerja.
Perlindungan hukum juga menjadi aspek yang wajib dipastikan ketika suatu pekerjaan diakui secara resmi, ujar Bane.
Dia menegaskan bahwa perhatian terhadap jaminan tenaga kerja, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum harus menjadi prioritas kebijakan.
Bane juga mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap sektor investor dan pelaku usaha terkait.
Dalam hal itu, ia menilai perlu dibahas kemungkinan pemberian insentif negara kepada investor dan pebisnis yang mendukung sektor pengemudi ojek online.
Politikus ini menolak pandangan bahwa langkah tersebut semata-mata bertujuan “menaikkan kelas” pengemudi.
Lebih jauh, Bane menekankan bahwa inti dari kebijakan ini adalah pengakuan profesi yang harus segera diikuti oleh berbagai bentuk perlindungan bagi para pekerja ojek online.







