Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, meminta agar pemerintah segera menetapkan kriteria penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara lebih tegas.
Permintaan itu dimotivasi oleh kebutuhan untuk memastikan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebar secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Usulan tersebut disampaikan Bane dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja bersama Kementerian UMKM di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7).
Bane menilai tanpa parameter yang jelas, program KUR berisiko tidak tepat sasaran dan gagal mendukung pelaku usaha pada tingkat mikro dan kecil.
Dengan kriteria yang terukur, modal stimulan KUR diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pelaku UMKM melakukan peningkatan kapasitas atau “naik kelas”.
Selain penajaman kriteria, DPR juga menekankan perlunya penyederhanaan birokrasi dalam proses penyaluran KUR.
Transparansi dan kelonggaran persyaratan administratif dianggap penting untuk mengurangi hambatan akses perbankan formal bagi usaha kecil.
Kementerian UMKM diharapkan segera merespons masukan dari legislatif dan menyempurnakan rumusan kebijakan penyaluran KUR ke depan.







