Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menetapkan enam perubahan dalam susunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk RUU Prioritas Tahun 2026.
Keputusan itu diambil setelah evaluasi bersama Kementerian Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang DPR.
Perubahan diumumkan oleh Sturman dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Pertama, pengusul RUU perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dialihkan dari Baleg DPR ke Komisi VI DPR.
Kedua, Baleg memasukkan tiga RUU usulan badan legislatif ke dalam perubahan Prolegnas 2025–2029 dan Prioritas 2026.
Ketiga RUU tersebut adalah perubahan UU Provinsi Nusa Tenggara Barat, perubahan UU Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta RUU tentang Reforma Agraria.
Ketiga, judul RUU yang awalnya tercatat sebagai Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (usulan Komisi IX) diubah menjadi RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan untuk masuk dalam Prioritas 2026.
Keempat, Baleg mengeluarkan RUU usulan pemerintah berupa Perubahan Kedua UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dari daftar Prolegnas RUU Prioritas 2026.
Kelima, Baleg memasukkan RUU perubahan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ke dalam perubahan keempat Prolegnas Prioritas 2026 atas usulan pemerintah.
Keenam, RUU perubahan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga dimasukkan dalam perubahan keempat Prolegnas Prioritas 2026 sebagai usulan pemerintah.
Baleg menyetujui Perubahan Kelima Prolegnas RUU 2025–2029 yang berisi 202 RUU.
Sementara itu, Perubahan Keempat Prolegnas Prioritas 2026 ditetapkan memuat 72 RUU.







