Anggota Badan Legislasi DPR RI, Arif Rahman, menyampaikan keprihatinan atas batas belanja pegawai daerah yang ditetapkan maksimal 30 persen dari APBD.
Ia menilai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ikut berkontribusi pada munculnya defisit di sejumlah pemerintah daerah.
Menurut Arif, dampaknya sudah terlihat pada kemampuan daerah membayar gaji ASN; beberapa daerah bahkan terpaksa melakukan pemotongan gaji atau tertunda pembayarannya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Arif mengusulkan relaksasi kebijakan belanja pegawai yang diiringi dengan penataan ulang pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) secara lebih proporsional.
Ia menekankan perlunya konsolidasi fiskal dari pemerintah pusat agar keuangan daerah pulih tanpa mengorbankan hak-hak pegawai.
Arif juga menyoroti bahwa pembagian DBH harus mempertimbangkan potensi dan kontribusi setiap daerah; daerah dengan kapasitas pendapatan besar tidak seharusnya menerima porsi DBH yang kecil.
Usulan relaksasi serta penataan pembagian DBH menurutnya layak dimasukkan ke dalam agenda penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Pernyataan Arif disampaikan dalam Kunjungan Kerja Baleg DPR RI ke Kota Serang, Banten, pada Jumat, 11 September 2026.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, membenarkan bahwa isu perpajakan daerah dan HKPD menjadi salah satu poin yang akan dibahas di parlemen.
Bob mengatakan berbagai masukan dari daerah akan diakomodasi dalam penyusunan Prolegnas 2027 dan dapat diformulasikan melalui nomenklatur yang relevan.
Ia menegaskan proses evaluasi dan penyusunan regulasi akan dilakukan secara transparan dan membuka ruang partisipasi publik yang bermakna.
Menurut Bob, pendekatan terbuka tersebut diharapkan menjadi pendorong semangat baru dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas.







