Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Baktiono, mengkritik tajam penggunaan sistem desil untuk penentuan penerima bantuan sosial.
Menurutnya, pengelompokan berdasarkan desil rentan menimbulkan ketidakakuratan dan ketidakadilan di lapangan.
Baktiono menyarankan agar pemerintah memakai indikator yang lebih sederhana dan transparan, yakni perbandingan antara penghasilan riil warga dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Ia menegaskan bahwa ukuran tunggal tersebut lebih jelas dalam menentukan siapa yang seharusnya menjadi prioritas bantuan.
Baktiono mengingatkan bahwa formula UMK disusun berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Oleh karenanya, warga yang pendapatannya masih di bawah UMK menurutnya belum mencapai standar hidup layak dan semestinya mendapatkan prioritas negara.
Legislator itu juga menyebut bahwa sistem desil menciptakan sekat birokrasi yang rumit sehingga banyak warga miskin terlewatkan.
Ia mencontohkan adanya kelompok desil tertentu yang diberi bantuan sementara kelompok lain tidak, padahal kondisi ekonomi nyata belum tentu berbeda signifikan.
Baktiono memaparkan juga masalah indikator berbasis kepemilikan aset seperti rumah, kendaraan, ponsel, atau perhiasan yang sering kali menyesatkan di perkotaan.
Di kota seperti Surabaya, kendaraan bermotor yang dimiliki banyak keluarga adalah hasil kredit dan kerap berfungsi sebagai modal untuk mencari nafkah, misalnya untuk ojek atau taksi daring.
Ia menegaskan bahwa penilaian kemiskinan tidak bisa semata-mata dilandaskan pada penampilan atau kepemilikan barang.
Sementara itu, kondisi di pedesaan berbeda karena rumah sederhana bisa disertai aset produktif bernilai tinggi seperti sawah atau hewan ternak.
Kritik ini muncul di tengah perdebatan nasional mengenai akurasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baktiono mendesak evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan dan penetapan penerima bansos.
Di akhir pernyataan, ia mengingatkan negara akan kewajiban mutlak untuk menjamin akses kesehatan dan pendidikan secara mudah dan merata.
Ia menambahkan bahwa pendidikan harus dapat diakses hingga jenjang perguruan tinggi sebagai bagian dari kehadiran negara untuk masyarakat, dikutip Sabtu (11/7/2026).







