Komisi B DPRD Surabaya memutuskan penyelesaian polemik pemanfaatan lahan Balai RW 03 Kelurahan Tambaksari sebagai lokasi parkir dilakukan melalui mekanisme musyawarah warga.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Surabaya yang menghadirkan pihak-pihak terkait, dikutip Rabu (8/7/2026).
Peserta rapat antara lain perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya, Dinas Perhubungan, Camat Tambaksari, Lurah Tambaksari, Ketua RW 03 Kelurahan Tambaksari Ratna Helena Br. Hutabara, serta perwakilan warga Kelurahan Ploso.
Baktiono, anggota Komisi B, menegaskan semua pengaduan warga diproses untuk dicari titik temu secara musyawarah sehingga tidak meninggalkan persoalan yang mengganjal.
Salah satu isu yang mengemuka adalah munculnya informasi pada layanan peta digital yang membuat sebagian warga beranggapan lokasi Balai RW berada di wilayah Kelurahan Ploso.
Namun menurut administrasi pemerintahan dan ketentuan Peraturan Wali Kota, lahan tersebut masuk dalam wilayah RW 03 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari.
Pemanfaatan sementara lahan Balai RW sebagai lokasi parkir sebelumnya telah disetujui melalui musyawarah warga RW 03, dengan tujuan memenuhi kebutuhan parkir sekaligus memberikan manfaat sosial ekonomi.
Saat ini terdapat tiga petugas parkir yang bekerja secara bergiliran dalam tiga shift selama 24 jam.
Meski pendapatan petugas belum mencapai Upah Minimum Kota (UMK), keberadaan fasilitas parkir dinilai memberi nilai ekonomi bagi warga sekitar dan membantu aktivitas publik.
Pendapatan dari pengelolaan parkir juga digunakan untuk mendukung pembangunan Balai RW, dan pengelolaan dapat dilanjutkan setelah pembangunan sesuai keputusan musyawarah warga.
Soal besaran tarif, alokasi hasil parkir, serta jumlah petugas akan diputuskan bersama warga RW 03 dan dilaporkan kepada kelurahan sebagai bentuk keterbukaan informasi.
Dalam penjelasan rapat disebutkan hanya ada satu bidang lahan yang disiapkan untuk pembangunan Balai RW, sedangkan lahan di sisi selatan merupakan aset yang dikelola Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudporapar) Kota Surabaya.
Baktiono menilai kebutuhan ruang parkir meningkat seiring bertambahnya kepemilikan kendaraan warga, sementara kondisi jalan lingkungan belum sepenuhnya mampu menampung kendaraan roda empat.
Menurutnya, persoalan ini mesti ditangani bersama agar kebutuhan parkir warga terpenuhi tanpa mengganggu kepentingan umum dan fungsi fasilitas publik.







