Pemerintah menilai penerapan digital pada program perlindungan sosial akan memberikan penghematan anggaran yang signifikan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyampaikan keterangan tersebut dalam konferensi pers pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Menurut Qodari, Perlinsos digital merupakan sistem digitalisasi terintegrasi pertama yang telah menjalani uji coba sejak 2025.
Implementasi Perlinsos tersebut dibangun di atas fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang terus mengalami peningkatan kapasitas dan kapabilitas.
Dengan dukungan DPI, program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dinilai mampu mengefisiensikan belanja pemerintah hingga puluhan triliun rupiah.
Qodari juga mengungkapkan bahwa apabila mekanisme digital terintegrasi ini diterapkan pada program perlindungan sosial lain, potensi efisiensi anggaran diperkirakan mencapai Rp127 hingga Rp200 triliun.
Menurutnya, penguatan sistem digital tidak hanya menekan belanja tetapi juga meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Bakom meyakini bahwa pemutakhiran data penerima bantuan menjadi lebih responsif terhadap kondisi masyarakat melalui Perlinsos digital.
Langkah ini dinilai sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penggunaan anggaran negara berlangsung lebih efektif dan berdampak nyata bagi rakyat.







