Musthofa, anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, menyatakan setuju dengan gagasan penyaluran pinjaman di bawah Rp1 juta tanpa kewajiban pengecekan melalui SLIK.
Namun ia menetapkan syarat tegas: perbankan wajib menelusuri rekam jejak historis calon peminjam sebelum memberi persetujuan kredit.
Pernyataan itu disampaikannya usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (13/7/2026).
Musthofa menjelaskan bahwa menghapus persyaratan SLIK dapat mempercepat proses penyaluran dana.
Tetapi ia menegaskan bahwa percepatan tersebut harus diimbangi mekanisme untuk mencegah munculnya moral hazard.
Menurutnya, tanpa pemeriksaan rekam jejak, ada risiko debitur dengan niat buruk sengaja menunggak lalu kembali meminjam dari lembaga lain.
Ia menyoroti bahwa konsekuensi finansial dari kegagalan bayar nantinya akan ditanggung oleh pihak perbankan.
Oleh karena itu, kata Musthofa, setiap kebijakan pembebasan SLIK mesti disertai pemetaan historis calon debitur.
Riwayat tersebut, menurutnya, sebaiknya diklasifikasikan ke dalam dua indikator: kegagalan bayar karena moral hazard atau akibat kesulitan finansial sesaat.
Jika kegagalan membayar disebabkan oleh faktor eksternal seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Musthofa menyatakan perbankan perlu memberikan solusi dan mempertimbangkan penutupan kebutuhan pinjaman.
Ia optimistis bahwa penerapan syarat historis ini akan menghasilkan tiga dampak positif sekaligus.
Di antaranya adalah menjaga stabilitas industri perbankan, memberikan manfaat langsung kepada penerima kredit, dan membuktikan bahwa kemudahan penyaluran kredit usaha rakyat dapat dijalankan secara aman dan akuntabel.







